BANJAR, LingkarJabar – Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Banjar melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Banjar. Mereka menolak pembahasan RUU TNI yang dianggap dapat membahayakan demokrasi dan hak-hak rakyat.
Aksi demonstrasi yang dimulai sejak pagi hari itu diawali dengan orasi dan pembacaan pernyataan sikap oleh para mahasiswa. Mereka menegaskan bahwa RUU TNI tidak sesuai dengan semangat reformasi dan dapat membahayakan kebebasan dan demokrasi.
“Kami menolak RUU TNI karena dapat membahayakan demokrasi dan hak-hak rakyat,” kata koordinator aksi Iin Sarwin
Mahasiswa yang hendak menyerahkan petisi kepada ketua dan juga anggota DPRD Kota Banjar, yang mana isi dari tuntutan tersebut untuk tidak membahas RUU TNI. Mereka juga meminta agar pemerintah dan DPR lebih transparan dan akuntabel dalam pembahasan RUU.
“Kami hanya ingin berdialog secara langsung dengan Ketua Dewa, untuk menyampaikan aspirasi kami,”ujarnya.
Aksi demonstrasi sempat terjadi ketegangan ketika para mahasiswa memaksa untuk masuk ke aula Dewan untuk bertemu serta berdialog langsung. Meski dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP, pengunjuk rasa berhasil merangsek masuk ke ruang paripurna sambil menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI yang dinilai mengancam supremasi sipil.
Petugas keamanan yang berjaga di lokasi aksi juga tidak melakukan tindakan represif terhadap para mahasiswa. Dengan aksi ini, mahasiswa Kota Banjar menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan demokrasi dan hak-hak rakyat. Mereka juga berharap bahwa pemerintah dan DPR dapat mendengar suara rakyat dan tidak membahas RUU TNI.
“Ada beberapa pasal krusial dalam revisi UU TNI, seperti Pasal 7, 47, dan 53, yang berpotensi melemahkan kontrol sipil atas militer. Untuk itulah mengapa kami turun ke jalan,” tegas Koordinator Lapangan aksi, Iin Sarwin, di tengah unjuk rasa.
Massa aksi terus menuntut audiensi dan bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Banjar, termasuk Ketua DPRD, namun berakhir kecewa karena permintaan dari masa aksi tidak bisa dipenuhi karena bertepatan dengan
aksi tersebut ketua DPRD dikabarkan sedang bertugas di luar kota.
“Kami kecewa karena pihak dewan tidak serius menampung aspirasi rakyat,” ujar salah satu demonstran.
Anggota DPRD Banjar, Yani Subekti, mencoba menenangkan massa aksi sekaligus siap menerima aspirasi mahasiswa, sekaligus membenarkan bahwa Ketua DPRD tidak bisa hadir.“Kami siap mendengar aspirasi, tetapi untuk pertemuan dengan pimpinan belum bisa dilakukan hari ini,” jelasnya.
Di depan para anggota DPRD kota, akhirnya, mahasiswa membacakan tuntutan resmi penolakan revisi UU TNI di hadapan sejumlah anggota dewan yang hadir. Aksi berakhir tanpa benturan fisik lebih lanjut. Dengan penuh kekecewaan para mahasiswa akhirnya membubarkan diri dan akan melakukan aksi lanjutan. (Joe)
