Lingkarjabar – Pemerintah dan Kepolisian memperkuat pengawasan terhadap legalitas Tenaga Kerja Asing (TKA) di Bandung. Langkah ini menyikapi dinamika peningkatan jumlah perusahaan modal asing (PMA) yang memanfaatkan tenaga kerja dari luar negeri.
Pengawasan berbasis kolaborasi dengan para penyedia jasa diharapkan mendorong kepatuhan terhadap standar perizinan seperti RPTKA, IMTA, dan proses visa kerja. Agen penyedia jasa pengurusan dokumen TKA menjadi mitra strategis dalam memastikan proses legalisasi tenaga kerja asing berjalan sesuai regulasi.
Aiptu Dadan, SH, Anggota Unit Poa Polda Jabar, menekankan pentingnya pengawasan untuk mencegah pelanggaran administratif yang dapat berdampak sosial. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas wilayah dan menjamin TKA membawa manfaat melalui transfer keahlian kepada tenaga kerja lokal.
Pengawasan TKA di Bandung bertujuan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat dan tertib hukum. Pemerintah mengimbau pelaku usaha dan agen jasa legalitas untuk mengedepankan kepatuhan terhadap SOP dan peraturan yang berlaku.
Dengan melibatkan agen jasa sebagai mitra strategis, pemerintah dapat memastikan proses legalisasi TKA berjalan lancar dan sesuai regulasi. Agen jasa dapat membantu perusahaan memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk mempekerjakan TKA.
Pengawasan TKA juga bertujuan mencegah penyalahgunaan izin kerja dan memastikan TKA yang bekerja di Indonesia memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai. Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi proses pengawasan untuk memastikan efektivitasnya.
Dengan demikian, pengawasan TKA di Bandung dapat berjalan efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi semua pihak. Pemerintah berharap kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan agen jasa dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang sehat.
