BOGOR, LingkarJabar – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari daerah pemilihan (Dapil) III menggelar reses masa sidang II tahun 2025/2026 di Aula Kantor Kecamatan Cigombong, Rabu, 11 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi agenda konstitusional legislatif untuk menyerap aspirasi warga sekaligus memantau kebutuhan pembangunan di wilayahnya.
Reses dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil III, unsur Muspika, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, partai politik, organisasi profesi, dan perwakilan warga. Camat Cigombong R.E. Irwan Somantri membuka kegiatan tersebut.
Dalam forum itu, berbagai usulan disampaikan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan UMKM, hingga persoalan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Irwan Somantri mengapresiasi pelaksanaan reses di wilayahnya. Ia berharap forum tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan secara langsung kepada anggota dewan.
“Melalui reses ini, kami berharap sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan DPRD semakin kuat sehingga program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Irwan.
Anggota DPRD Dapil III dari Fraksi PKB, Edwin Sumarga, mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Kecamatan Cigombong pada 2025 mencapai sekitar Rp52 miliar. Menurut dia, pendapatan dari pajak itu seharusnya kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
“Reses merupakan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Semua aspirasi akan kami catat dan perjuangkan dalam pembahasan di DPRD,” kata Edwin.
Ia juga meminta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pajak bekerja lebih maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahun. Dengan demikian, kata dia, PAD Cigombong dapat terus meningkat.
Sementara itu, Ketua KNPI Kecamatan Cigombong, Akbar, meminta pembangunan tidak hanya difokuskan pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia, terutama bagi kalangan pemuda.
“Peningkatan SDM untuk para pemuda juga harus diperhatikan agar generasi muda tidak tersisihkan,” ujarnya.
Ketua PGRI Kecamatan Cigombong, Wawan Gunawan, menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan guru honorer yang dinilai perlu perhatian serius. Ia juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan dan memerlukan pengawasan.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Heri Aristandi, mengatakan pelaksanaan Program MBG memerlukan koordinasi dengan koordinator kecamatan SPPI agar tidak terjadi kendala teknis di lapangan, terutama terkait penyediaan menu dan paket bahan makanan dengan nominal Rp10 ribu per anak.
Menurut Heri, selain untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sebagai generasi masa depan, program MBG juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan koperasi dan pelaku UMKM. Ia menambahkan, pada tahun ini telah ada regulasi mengenai ASN yang diharapkan memberi kepastian bagi tenaga honorer, termasuk guru. (Riswan Nurdin)
