BOGOR, LingkarJabar – Dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kian menguat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwilayah Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.
Hal tersebut dibuktikan dengan banyak penyimpangan yang terjadi dilapangan tidak sesuai SOP. Baik dalam menyediakan menu makan maupun dalam pendistribusiannya.
Seperti yang terjadi di SPPG Wates Jaya 01.dimana pada bulan Desember 2025.SPPG tersebut memberhentikan pengiriman di minggu kedua untuk (5 hari) pengiriman dan juga Minggu ke 4 (3 hari pengiriman) tentunya dengan kejadian ini sekitar 3500 penerima MBG yang dikelola SPPG Wates Jaya 01 banyak yang dirugikan.sedangkan SPPG lain seperti biasa melakukan pengiriman.
Selain itu juga, SPPG Wates Jaya 01 pada tanggal 8,9 dan 10 Januari 2026 di di duga telah melakukan pendistribusian untuk tiga hari tersebut pengiriman bahan makanan mentahan tidak sesuai jumlah nominal.para siswa hanya mendapat susu kecil 2, keju 2 dan 1 abon untuk tiga hari.
Seperti yang di katakan salah seorang orang tua siswa bahwa banyak kejanggalan kejanggalan serius, mulai dari tidak meratanya distribusi makanan hingga kualitas menu yang dinilai jauh dari standar nilai gizi dan nominal anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.000 per porsi.
“Ini menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa sekolah anak kami tidak menerima, sementara sekolah lain tetap dapat? Ada apa dengan distribusi dari SPPG Wates Jaya 01?” ujar R dengan nada kecewa.
Tak hanya soal distribusi, kualitas menu MBG yang disalurkan pada Januari pun menuai sorotan tajam. Menu yang diterima siswa dilaporkan hanya berupa tahu, dua butir bakso, empat butir anggur, dan sayur sawi. Menu tersebut dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan negara.
“Kalau dilihat dan dihitung, nilainya paling sekitar Rp5.000. Ini jauh dari standar. Kandungan gizinya pun patut dipertanyakan,” tegas R.
Di tempat terpisah seorang pemerhati kebijakan publik M.Taopik Hidayat S,H mengatakan bahwa dengan Kondisi ini memicu kecurigaan tidak hanya di kalangan orang tua siswa saja,tapi masyarakat juga. bahwa program MBG berpotensi tidak dijalankan sesuai petunjuk teknis dan semangat awal pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah.
” M.Taopik Hidayat mendesak instansi terkait, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten Bogor untuk segera turun tangan melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG di SPPG Wates Jaya 01, guna memastikan program prioritas nasional ini tidak disalahgunakan.
Apalagi pengelola SPPG Wates Jaya 01 terkesan menutup diri dan tidak memberikan klarifikasi.saya berharap Forkopimcam yang merupakan bagian dari pengawasan pelaksanaan MBG ini harus turun tangan agar kedepan tidak lagi terjadi. (diee/red)
