BOGOR, LINGKARJABAR – Kabupaten Bogor kini menghadapi berbagai bencana seperti tanah longsor, banjir, dan kerusakan rumah, namun penanganan yang dilakukan tampaknya masih kurang maksimal.
Ironisnya, Dinas Sosial Kabupaten Bogor justru terfokus pada kegiatan workshop manajemen psikososial bagi korban bencana, bukan pada penanganan langsung. Di tengah situasi genting ini, 23 kecamatan di Kabupaten Bogor berjuang melawan dampak bencana yang masif, sementara anggaran yang seharusnya digunakan untuk penanganan darurat malah dialihkan untuk kegiatan yang dinilai kurang tepat waktu.
Rencana workshop tersebut akan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LK3), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dengan menggunakan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) atau APBD Kabupaten Bogor. Pertanyaan muncul terkait alokasi dana ini, yang seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak di lapangan. Lebih mengejutkan, workshop ini juga melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini fokus pada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), bukan penanganan bencana.
Keputusan untuk mengadakan pelatihan ini menuai polemik, mengingat korban bencana saat ini memerlukan pemulihan segera, bukan pelatihan teoretis yang dapat ditunda. Kondisi di lapangan semakin memburuk; tanah longsor dan banjir telah menghancurkan rumah warga serta infrastruktur penting, sehingga akses dan bantuan menjadi semakin sulit. Ribuan keluarga terdampak bencana membutuhkan bantuan segera, baik berupa makanan, obat-obatan, maupun dukungan psikososial langsung.
Ironisnya, di tengah kondisi darurat ini, terdapat rencana sejumlah pekerja sosial dari Kabupaten Bogor untuk mengikuti kegiatan di Kabupaten Badung, Bali, pada 11-13 November 2024, yang tidak berkaitan langsung dengan penanganan bencana di daerah mereka sendiri. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bogor belum memprioritaskan bantuan darurat yang sangat diperlukan.
Banyak pihak mempertanyakan apakah keputusan ini merupakan langkah prioritas yang tepat. Mengingat banyaknya korban bencana yang membutuhkan penanganan langsung, apakah workshop ini akan memberikan dampak signifikan bagi pemulihan para korban di lapangan? Atau, justru ini menjadi pemborosan anggaran yang seharusnya difokuskan untuk pemulihan dan penyelamatan warga terdampak bencana?
Aktivis muda Bogor, Nurdin Ruhendi, mengharapkan agar Dinas Sosial Kabupaten Bogor bisa lebih fokus dalam memberikan bantuan langsung kepada korban bencana, serta menggunakan anggaran secara tepat dan efisien. Workshop psikososial memang penting, namun dalam situasi darurat seperti ini, prioritas utama adalah pemulihan dan bantuan nyata yang lebih mendesak bagi para korban di lapangan.
Setiap waktu yang berlalu sangat berarti untuk meringankan beban mereka yang terkena dampak bencana.
