Berita  

FKP2WP Tolak Tegas Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran

PANGANDARAN, LingkarJabar – Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) resmi menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran. Sikap ini disampaikan dalam pernyataan resmi yang digelar di Susi International Beach Strip, Rabu 13 Agustus 2025, dengan dukungan penuh dari nelayan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.

FKP2WP menilai keberadaan KJA bertentangan dengan visi-misi Kabupaten Pangandaran yang menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Selain melanggar tata ruang laut, KJA disebut berpotensi merusak ekosistem, menutup akses nelayan tradisional, dan mengganggu aktivitas wisata bahari seperti perahu wisata, olahraga air, snorkeling, hingga diving.

“Jika KJA dibiarkan, bukan hanya merusak estetika pantai, tetapi juga menghalangi jalur wisata, menurunkan kenyamanan pengunjung, dan memicu pencemaran laut,” tegas perwakilan FKP2WP.

Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyebut Pantai Timur adalah urat nadi ekonomi ribuan nelayan. “Nelayan kecil tidak punya pilihan lain selain melaut di sini. Jika terhalang KJA, itu sama saja memutus mata rantai kehidupan nelayan dan keluarganya,” ujarnya.

Penolakan juga datang dari tokoh nasional sekaligus mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Menurutnya, penempatan KJA di Pantai Timur adalah keputusan keliru secara ekologis maupun ekonomi. “Pantai Timur adalah aset bahari terbaik. KJA akan merusak pemandangan, mencemari laut, dan mengancam biota. Laut adalah warisan untuk anak cucu, bukan tempat mencari keuntungan sesaat,” tegasnya.

Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, memastikan pemerintah daerah akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Kami akan memanggil semua pihak, mengkaji ulang secara komprehensif, dan memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada perlindungan lingkungan, penguatan pariwisata, dan kesejahteraan warga,” katanya.

FKP2WP mendesak pemerintah menghentikan seluruh rencana maupun aktivitas KJA di Pantai Timur demi menjaga kelestarian laut, keberlangsungan hidup nelayan, dan masa depan pariwisata Pangandaran sebagai destinasi kelas dunia. (Agus Giantoro)