SUKABUMI, Lingkar Jabar— Aliansi Mahasiswa Merdeka (AMM) Sukabumi Raya melontarkan kritik keras terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi yang dinilai tidak mampu mengelola birokrasi secara efektif.
Dalam keterangan resminya, AMM menilai terjadi berbagai persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, hingga buruknya administrasi yang berdampak pada pelayanan publik.
Koordinator AMM Sukabumi Raya, Gilang Ramadan, menyebut kondisi tersebut sebagai indikasi kegagalan kepemimpinan di level strategis birokrasi.
“Sekda memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan. Namun yang terjadi saat ini justru menunjukkan lemahnya fungsi tersebut, sehingga berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
AMM menilai dampak dari persoalan tersebut telah dirasakan masyarakat dalam bentuk lambatnya pelayanan publik, menurunnya akuntabilitas, serta kurang responsifnya pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Selain itu, AMM juga menyoroti lemahnya pengawasan internal dan perencanaan yang dinilai tidak berjalan optimal. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan maladministrasi serta menghambat jalannya program pembangunan daerah.
Atas dasar itu, AMM mendesak Wali Kota Sukabumi untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekda.
Tidak hanya itu, AMM juga mengajukan lima tuntutan utama, yaitu evaluasi berbasis sistem merit, pemeriksaan disiplin, audit oleh Inspektorat Daerah, transparansi kebijakan, serta kemungkinan pemberhentian Sekda apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tidak mampu menjalankan tugasnya.
AMM menegaskan bahwa pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah akan terus dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk aksi massa, diskusi publik, dan advokasi kebijakan.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk memastikan pemerintahan berjalan secara profesional dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Gilang.
AMM berharap pemerintah Kota Sukabumi dapat merespons tuntutan tersebut secara serius demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
