BANJAR, LingkarJabar – Aktivis dan Pemerhati Sosial-Pemerintahan, Irwan Herwanto, S.IP., menyoroti potensi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, tren pelemahan rupiah perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok dan aktivitas usaha di berbagai sektor.
Irwan menyampaikan, pergerakan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian domestik, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jika pelemahan rupiah terus berlanjut, dampaknya dapat dirasakan melalui kenaikan biaya produksi dan harga sejumlah kebutuhan yang masih bergantung pada bahan baku impor,” kata Irwan dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Menurut dia, Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap sejumlah komoditas dan bahan baku impor, sehingga perubahan nilai tukar dapat memengaruhi biaya produksi di sektor pangan, energi, maupun industri manufaktur.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat dapat mengalami penurunan.
Selain itu, Irwan menilai pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian. Pasalnya, kenaikan biaya bahan baku dapat berdampak terhadap keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki margin keuntungan terbatas.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Karena itu, dukungan dan stimulus yang tepat perlu dipersiapkan agar mereka mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi,” ujarnya.
Irwan juga menyoroti sektor manufaktur yang masih menggunakan komponen impor dalam proses produksinya. Menurutnya, peningkatan biaya produksi dapat memengaruhi efisiensi usaha apabila berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pergerakan nilai tukar rupiah tidak terlepas dari berbagai faktor global, termasuk kondisi geopolitik internasional dan kebijakan moneter Amerika Serikat.
Karena itu, Irwan mendorong pemerintah untuk terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui berbagai langkah strategis, seperti menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan, mendukung UMKM, serta meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama perdagangan internasional.
Di tingkat daerah, ia menilai pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui penguatan cadangan pangan, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengembangan berbagai skema pembiayaan yang mendukung sektor produktif.
Selain mendorong peran pemerintah, Irwan mengajak masyarakat untuk lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian nasional.
“Penguatan ekonomi nasional membutuhkan kolaborasi semua pihak. Produksi lokal yang kuat dan konsumsi produk dalam negeri dapat menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi,” katanya.
Ia berharap pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi global dan domestik serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. (Johan Wijaya)
