PANGANDARAN, LingkarJabar – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pangandaran menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pengurus harian dan pleno, Selasa, 10 Februari 2026. Pertemuan berlangsung di Sekretariat DPD Golkar Pangandaran sekitar pukul 10.00 WIB. Rapat membahas perkembangan aplikasi MBA yang belakangan menjadi sorotan publik.
Rakor digelar berdasarkan surat undangan bernomor 002/DPD-II/GOLKAR/II/2026 tertanggal 9 Februari 2026 yang ditandatangani Ketua DPD Golkar Pangandaran M. Taufik Martin dan Sekretaris Idad Risyadi. Forum ini disebut sebagai langkah internal partai untuk menyamakan persepsi di tengah isu yang berkembang di masyarakat.
Ketua DPD Golkar Pangandaran M. Taufik Martin mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan memastikan sikap partai tetap terarah serta tidak memunculkan penafsiran berbeda di internal maupun publik.
“Rakor ini bagian dari tanggung jawab moral dan politik partai. Kami ingin seluruh pengurus memiliki pemahaman yang sama dan menyiapkan langkah yang konstruktif untuk membantu masyarakat,” ujar Taufik kepada lingkarjabar di Sekretariat DPD Golkar Pangandaran, Selasa 10 Februari 2026.
Menurut dia, rakor juga menjadi ruang pertukaran informasi di antara pengurus sekaligus forum merumuskan langkah ke depan. Koordinasi internal, kata Taufik, penting agar respons partai terhadap isu yang berkembang tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Terkait kabar yang menyeret nama anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Partai Golkar, Taufik menyatakan partai memilih menunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian sebelum menentukan langkah organisatoris.
“Kami tidak ingin partai tercemar oleh hal-hal yang belum jelas. Lebih baik menunggu keterangan resmi dari kepolisian mengenai status hukumnya, apakah pidana atau perdata,” katanya.
Ia juga menegaskan operasional unit usaha MBAstrack bukan kebijakan partai. Menurut Taufik, aktivitas tersebut merupakan ranah personal.
“Sampai saat ini kami melihat itu sebagai aktivitas pribadi, bukan instruksi partai. Kami pun baru mengetahui gejolak terkait persoalan ini menjelang rapat paripurna 5 Februari lalu,” ujarnya.
DPD Golkar Pangandaran, kata dia, masih memantau perkembangan kasus yang disebut-sebut melibatkan sejumlah nama kader, sembari menunggu kepastian proses hukum dari aparat berwenang. (Agus Giantoro)
