PANGANDARAN, LingkarJabar – Polres Pangandaran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah antisipasi dan pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis 02 Oktober 2025.
Rapat yang berlangsung di Aula Auditorium Polres Pangandaran itu dipimpin langsung Kapolres Pangandaran, AKBP Andri Kurniawan serta dihadiri Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, Ketua DPRD Asep Noordin, Dandim 0625/Pangandaran Letkol Czi Ibnu Muntaha, Kadisdikpora Agus Nurdin, Kadinkes Yadi Sukmayadi, perwakilan Kemenag, Satpol PP, Korwil SPPI, kepala puskesmas, SPPG, hingga kepala yayasan dan sekolah penerima manfaat MBG.
Dalam sambutannya, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh pascakasus keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa.
“Harapan kami, kejadian kemarin menjadi yang pertama dan terakhir. Semua pihak harus memperketat pengawasan agar tidak terulang kembali,” singkatnya.
Sementara itu, Kapolres Pangandaran, AKBP Andri Kurniawan mengungkapkan data Kementerian Kesehatan yang mencatat hingga 26 September 2025 terdapat 90 kasus keracunan makanan di Indonesia dengan 8.673 korban. Jawa Barat disebut menjadi salah satu penyumbang terbesar. Karena itu, ia menekankan perlunya strategi pengawasan terpadu mulai dari bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga laporan cepat maksimal 1×24 jam.
“Satgas MBG sudah dibentuk berdasarkan SK Bupati. Ke depan, TNI–Polri bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan melakukan inspeksi rutin serta penyuluhan sanitasi demi menjamin kualitas pangan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Pangandaran Virgin Cristina menambahkan saat ini terdapat 24 SPPG aktif dari total potensi 43 dapur.
“Program MBG di Kabupaten Pangandaran menyasar lebih dari 47 ribu penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita,” tukasnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan keamanan pangan sekaligus keberlanjutan program MBG di Pangandaran.
