BANJAR. LingkarJabar – Puluhan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Muslim Indonesia (Saburmusi) dan Forum Serikat Buruh Banjar (FSBB) menggelar aksi damai di depan Kantor Wali Kota Banjar pada Jumat 23 Mei 2025. Aksi ini digelar sebagai bentuk keprihatinan atas lemahnya perlindungan terhadap hak dan keselamatan kerja buruh di Kota Banjar.
Dalam orasinya, Sugeng, perwakilan buruh, mendesak Wali Kota Banjar untuk segera mengambil tindakan nyata guna menjamin hak dan keselamatan para pekerja. Ia menyoroti lemahnya pengawasan dari dinas terkait terhadap perusahaan-perusahaan yang kerap mengabaikan standar keselamatan kerja.
“Kami prihatin karena hak-hak buruh diabaikan tanpa ada pengawasan yang memadai. Kami menuntut Wali Kota untuk serius menindaklanjuti aspirasi kami,” ujar Sugeng.
Senada dengan Sugeng, Muklison atau yang akrab disapa Licong, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap banyaknya kasus kecelakaan kerja yang luput dari perhatian pemerintah. Ia mencontohkan kasus seorang pekerja yang kehilangan empat jarinya namun tidak mendapat kompensasi dan bahkan diintimidasi agar tidak bersuara.
“Pemerintah dan dinas tenaga kerja harus tahu kondisi buruh di lapangan. Jangan hanya diam ketika buruh dirugikan,” tegas Licong.
Aksi ini juga menyoroti perlunya perlindungan menyeluruh terhadap hak buruh, termasuk upah layak, jaminan kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi di tempat kerja.
Ketua DPC Saburmusi Kota Banjar, Toni Rustaman, menyesalkan sikap pemerintah yang dinilainya abai terhadap nasib buruh. Ia mengkritik keras kecenderungan pemerintah yang dianggap lebih berpihak pada pemilik modal daripada kepada para pekerja.
“Kami datang untuk menuntut hak-hak buruh yang selama ini diabaikan. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan nyata, bukan hanya janji manis saat kampanye,” ucap Toni kepada awak media.
Toni juga menyinggung soal program “Kartu Berdaya” yang diluncurkan Wali Kota Banjar. Program yang awalnya bertujuan sebagai bantuan sosial justru menimbulkan kegaduhan dan kecemburuan sosial di masyarakat.
“Program ini belum jelas, malah membuat bingung masyarakat. Jika tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan akan menimbulkan ketimpangan dalam penerimaan bantuan,” tambahnya.
Para buruh menegaskan bahwa mereka akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak segera direspons oleh pemerintah dan dinas terkait. Mereka berharap aksi ini menjadi peringatan serius bagi Pemkot Banjar untuk memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan para pekerja di kota tersebut. (Joe)
