BANJAR, LingkarJabar – Program Kartu BERDAYA yang digaungkan pasangan Sudarsono-Supriana saat kampanye Pilwalkot Banjar 2024 kini menjadi perhatian publik. Setelah pasangan tersebut resmi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar, masyarakat mulai mempertanyakan realisasi dari program yang dijanjikan untuk membawa perubahan positif bagi warga.
Sejak Pilwalkot usai, berbagai pertanyaan mengemuka terkait implementasi program Kartu BERDAYA. Warga berharap program ini tidak hanya menjadi janji kampanye semata, tetapi benar-benar diwujudkan sesuai visi dan misi yang telah disampaikan.
Di lapangan, antusiasme dan harapan masyarakat terhadap program ini terlihat jelas. Banyak warga yang datang ke kantor kelurahan atau desa untuk menyerahkan fotokopi Kartu BERDAYA, Kartu Keluarga (KK), dan KTP. Bahkan, ada yang datang sekadar untuk menanyakan kapan program ini mulai dijalankan.
Salah satu kelurahan yang merasakan tingginya antusiasme warga adalah Kelurahan Hegarsari. Lurah Hegarsari, Angga Tri Permana, mengaku belum menerima instruksi resmi dari Wali Kota terkait implementasi Kartu BERDAYA. Namun, demi merespons pertanyaan masyarakat yang terus berdatangan, ia mengambil langkah inisiatif dengan berkoordinasi bersama Camat Pataruman, Jaenal Arifin.
“Belum ada instruksi dari Wali Kota ke tingkat kelurahan dan desa. Tapi karena banyak warga yang bertanya, saya ambil inisiatif dengan seizin Pak Camat,” ujar Angga saat ditemui di kantor kelurahan, Rabu 16 April 2025.
Menurut Angga, pengumpulan data sementara dilakukan oleh RT/RW, yang kemudian diserahkan ke kelurahan untuk diarsipkan.
“Datanya dikumpulkan oleh RT/RW, nanti direkap dan disetorkan ke kelurahan,” jelasnya.
Sementara itu, Eni Dewi Susanti salah satu warga setempat mengaku belum mengetahui secara pasti bagaimana program ini akan berjalan.
“Saya hanya dapat instruksi dari Pak RT yang punya kartu, disuruh kumpulin fotokopi Kartu BERDAYA, KK, dan KTP ke kelurahan. Tapi untuk pelaksanaannya seperti apa, saya nggak tahu,” sebutnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Banjar, Sudarsono menjelaskan bahwa Kartu BERDAYA yang telah diterima oleh warga akan dikumpulkan kembali melalui Koordinator Lapangan (Korlap) Desa/Kelurahan. Nantinya, data para pemegang kartu akan diverifikasi dan digunakan sebagai dasar pengusulan bantuan setiap tahun anggaran selama lima tahun ke depan.
“Kita instruksikan Korlap Desa/Kelurahan untuk mendata pemegang Kartu BERDAYA. Setiap KK akan dicatat program bantuannya, lalu diusulkan ke Pemkot,” jelas Sudarsono saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Ia menambahkan bahwa program ini diperuntukkan bagi masyarakat pra-sejahtera dan miskin ekstrem, dengan cakupan bantuan seperti:
1. Pendidikan: seragam sekolah SD/SMP dan beasiswa pelajar berprestasi
2. Bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM
3. Bantuan untuk yatim, lansia, dan kaum dhuafa
4. Bantuan untuk keluarga miskin ekstrem
Bantuan tersebut akan disalurkan melalui dinas terkait dan diverifikasi oleh kelurahan atau desa tempat warga berdomisili. Pemerintah juga memastikan bahwa tidak ada penerima ganda yang sudah mendapat bantuan lain seperti PKH, UMKM, atau Baznas.
Meskipun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi tantangan, seperti kesiapan anggaran, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi aktif masyarakat. Komitmen dan kerja sama antara pemerintah kota dan warga sangat dibutuhkan agar program ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Masyarakat juga berharap agar pemerintah Kota Banjar dapat mengelola program ini secara transparan, akuntabel, serta memberikan informasi yang jelas dan terkini kepada masyarakat mengenai perkembangan implementasi Kartu BERDAYA. (Joe)
