BANDUNG, LingkarJabar – Publk Policy Watch (PPW) merilis hasil pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, pada Kamis 28 Agustus 2025.
Program yang menjadi salah satu unggulan pemerintah ini, memiliki alokasi anggaran hingga Rp. 50 triliun apabila telah berjalan secara penuh.
Direktur Eksekutif PPW, Azez Fawzan mengatakan, Program MBG diharapkan dapat menjadi solusi peningkatan gizi anak sekaligus penggerak ekonomi lokal.
“Namun demikian efektivitas penggunaan anggaran tersebut perlu terus diawasi agar benar-benar tepat sasaran,” kata Azez Fawzan dalam keterangan tertulisnya yang diterima lingkarjabar.com melalui pesan singkat Whatsapp, Kamis 28 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, berdasarkan analisis awal PPW terhadap 4.000 dapur MBG yang telah terbentuk ditemukan bahwa sebagian dapur belum berjalan optimal dari hasil pengawasan tercatat 92% dapur telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Sementara 8% isinya masih membutuhkan perbaikan fasiltas. Distribusi makanan tercatat tepat waktu pada 87% dapur, meski terdapat indikasi keterlambatan di daerah terpencil dari sisi kepuasan penerima manfaat,” paparnya.
AFawzan menambahkan, 80% responden menyatakan puas dengan menu yang disajikan dengan skor > 80/100, meski terdapat kritik mengenai variasi makanan.
“Selain itu, 63% bahan pangan terbukti melibatkan rantai pasok lokal yang mendukung perekonomian daerah, adapun tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan SDM terlatih, serta lemahnya sistem digitalisasi pelaporan,” imbuhnya
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50 triliun, PPW mendai masih terdapat potensi kebocoran akibat tata kelola yang belum sepenuhnya tertib, serta minimnya pengawasan partisipatif dari masyarakat.
“Kondisi ini berisiko menimbulkan penyalahgunaan anggaran. Di sisi lain dampak Jangka panjang program terhadap perbaikan status gizi anak juga belum dapat dukur secara komprehensif, karena data pemantauan yang tersedia masih terbatas,” terangnya.
Tujuan utama dari Program Pengawasan MBG yang dilakukan oleh PPW adalah memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar gizi dan keamanan pangan, menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran, serta memperkuat ekosistem pangan lokal dengan melibatkan UMKM.
Selain itu, program pengawasan diarahkan untuk membangun sistem pelaporan yang transparan dan berbasis digital, sehingga dapat diakses publik, serta mendorong adanya audit independen secara berkala, guna memastikan setiap tahapan program dapat dipertanggungjawabkan.
“Dengan anggaran sebesar Rp. 50 triliun, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Hasil pengawasan pada 4000 dapur MBG menunjukkan tren positif, tetapi juga membuka ruang kritik. Jika tidak ada perbaikan signifikan pada sistem pelaporan kualitas SDM dan transparansi, maka ada risiko program ini hanya menjadi proyek besar lanpa dampak maksimal bagi anak bangsa,” papar Fawzan.
Lebih lanjut, Fawzan mengatakan, bahwa pengawasan PPW terhadap MBG tidak boleh berhenti pada laporan internal semata, diperlukan penguatan audit independen dengan publikasi rutin sehingga masyarakat dapat menilai secara objektif Partisipasi publik juga harus diperluas dalam proses mondorong dapur dan distribusi sebab tanpa keteterlibatan warga, potensi penyimpangan akan sulit terdeteksi.
“Integrasi sistem digital yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan alur logistik dan penggunaan anggaran dapat dipantau secara terbuka. Tak kalah penting peningkatan kapasitas SDM di dapur melalui pelatihan standar gizi dan keamanan pangan harus dilakukan, agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bukan sekadar proyek berskala besar yang menghabiskan anggaran,” ujarnya
PPW berkomitmen untuk terus mengawal jalannya Program MBG agar tidak hanya menjadi kebijakan populis, tetapi mampu menghadirkan manfaat yang nyata, transparan, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (Agus Giantoro)
