Sukabumi, Lingkar Jabar – Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Sukabumi, Asep Japar Andreas, kritik terhadap realisasi janji politik di sektor kesehatan semakin menguat. Koordinator Simpul Sukabumi, Norman Irawan, menilai bahwa dalam kurun waktu satu tahun seharusnya sudah terlihat fondasi kebijakan yang jelas, terutama terkait komitmen kesehatan gratis dan program “Satu Desa Satu Dokter”.
Namun realitas di lapangan dinilai bertolak belakang. Banyak warga kurang mampu menghadapi persoalan serius akibat tidak optimalnya skema UHC daerah. Kepesertaan BPJS mereka menjadi nonaktif, dan saat hendak berobat tidak bisa langsung diaktifkan kembali.
Situasi semakin diperparah pasca pemutusan KIS PBI bulan ini melalui BPJS Kesehatan, yang menambah permasalahan baru bagi masyarakat miskin. Sejumlah warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan iuran mendadak kehilangan jaminan pembiayaan layanan kesehatan.
“Belum selesai persoalan UHC, bulan ini KIS PBI kembali banyak yang dinonaktifkan. Ini jelas menambah beban rakyat kecil. Mereka datang berobat dengan keyakinan masih terdaftar, tapi justru di suruh bayar umum karena statusnya tidak aktif,” tegas Norman.
Akibatnya, sejumlah pasien kurang mampu disebut harus menandatangani surat pernyataan hutang kepada rumah sakit karena tidak memiliki biaya dan tidak bisa menggunakan jaminan kesehatan.
“Sudah satu tahun menjabat. Jangankan satu desa satu dokter, warga miskin yang sakit saja masih disuruh membuat surat pernyataan hutang. Di mana letak kesehatan gratis yang dulu dijanjikan?” ujarnya.
Norman menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya antisipasi dan pengawalan data warga miskin di tingkat daerah. Menurutnya, meskipun kebijakan PBI berasal dari pusat, pemerintah kabupaten tidak boleh lepas tangan terhadap dampaknya di lapangan.
“Ini baru satu janji politik di bidang kesehatan yang belum terlihat hasilnya. Belum lagi janji-janji politik lainnya. Lalu publik bertanya, akankah Sukabumi benar-benar menjadi Sukabumi Mubarrakah seperti yang digaungkan?” pungkasnya.
Bagi Simpul Sukabumi, satu tahun kepemimpinan seharusnya cukup untuk memastikan tidak ada warga miskin yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi. Jika masalah mendasar ini terus berulang, maka wajar publik mempertanyakan arah dan konsistensi kepemimpinan daerah hari ini.
