BANJAR, LingkarJabar – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Banjar menjadi momentum evaluasi arah dan keberpihakan kebijakan pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, DPC GMNI Kota Banjar hadir bukan sekadar untuk mengikuti seremoni, melainkan untuk menyampaikan catatan kritis terhadap program unggulan daerah, Kartu Berdaya.
Ketua DPC GMNI Kota Banjar, Septian Lestari, secara tegas menyoroti Kartu Berdaya yang selama ini diklaim sebagai kebijakan pro rakyat. Namun menurutnya, kebijakan tersebut perlu diuji melalui realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
“Sepertinya yang tidak berdaya itu bukan kartu bapak, tetapi saya yang tidak berdaya melihat kartu bapak,” ujar Septian, Sabtu (21/2/2026) kepada awak media.
Ia menegaskan, pernyataan tersebut bukan bentuk sindiran personal, melainkan kritik terhadap implementasi kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar warga.
Di sektor pendidikan, GMNI menilai masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi hingga berdampak pada putus sekolah, baik di tingkat SD maupun SMP. Meski bantuan pendidikan dan pembangunan fasilitas telah dilakukan, kebutuhan penunjang seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan harian dinilai masih menjadi persoalan.
“Jika pendidikan masih menjadi beban bagi sebagian masyarakat, maka klaim ‘berdaya’ patut dipertanyakan,” tegasnya.
Sorotan serupa juga diarahkan pada sektor kesehatan. Walaupun layanan melalui BPJS Kesehatan telah tersedia untuk mempermudah akses masyarakat, GMNI menerima laporan adanya kendala pelayanan yang belum maksimal. Beberapa warga disebut masih menghadapi hambatan dalam mengakses layanan darurat, termasuk persoalan mobil ambulans yang dinilai dipersulit prosedurnya.
Menurut GMNI, keberpihakan kebijakan tidak dapat diukur dari jumlah kartu yang dibagikan, melainkan dari perubahan nyata dalam kualitas hidup masyarakat. Evaluasi terhadap program unggulan tersebut dinilai penting agar tidak berhenti pada simbol atau narasi keberhasilan semata.
GMNI Kota Banjar menegaskan tidak menolak keberadaan Kartu Berdaya. Namun organisasi tersebut mendorong agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka terhadap efektivitas program.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar kartu dengan nama besar, melainkan kebijakan yang benar-benar berpihak, mudah diakses, serta memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Johan Wijaya)
