BANJAR, LingkarJabar – Dinas Sosial P3A, Pemerintah Kota Banjar bersama Kementerian Sosial RI menyalurkan bantuan sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan lansia. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako, alat bantu disabilitas, seperti kursi roda, kaki palsu, tongkat ketiak, hingga tongkat netra.
Wakil Wali Kota Banjar, Supriana, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) yang bertujuan memberikan dukungan nyata bagi warga yang mengalami keterbatasan fisik maupun ekonomi.
“Ini salah satu bentuk perhatian pemerintah melalui Kementerian Sosial. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok disabilitas dan lansia rentan,” ujarnya.
Menurut Supriana, di Kota Banjar saat ini tercatat sekitar 16 ribu warga masuk kategori miskin ekstrem. Pemerintah terus berupaya melakukan pendataan akurat melalui kolaborasi dengan perangkat RT dan RW agar mereka masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Orang miskin ekstrem itu betul-betul bergantung pada bantuan. Bahkan untuk makan saja mereka harus mencari setiap hari. Karena itu, perhatian dan sinergi berbagai pihak sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Selain bantuan Atensi, pemerintah juga menyalurkan berbagai program sosial lainnya, seperti PKH, BPNT, perbaikan rumah tidak layak huni (RST), serta program permakanan bagi lansia dan disabilitas.
“Semua program ini diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kota Banjar.”tegas Supriana.
Sementara itu, Kusman, Ketua Pokja Disabilitas sekaligus Pekerja Sosial Ahli Madya dari Kementerian Sosial, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari program Atensi yang dirancang untuk mempercepat pelayanan sosial di daerah.
“Program Atensi ini mencakup delapan komponen bantuan, mulai dari dukungan pemenuhan nutrisi, alat bantu disabilitas, hingga pemberdayaan ekonomi. Hari ini, dua di antaranya kami salurkan, yakni alat bantu disabilitas dan dukungan pemenuhan kebutuhan dasar,” jelasnya.
Kusman menambahkan, setiap bantuan yang disalurkan diharapkan dapat mendorong kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal. Pemerintah hadir bukan hanya memberi bantuan sesaat, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemandirian mereka,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Banjar yang dinilai aktif dan responsif dalam menindaklanjuti data penerima manfaat.
“Pendekatan kolaboratif seperti ini sangat penting. Dengan dukungan dari pemda, RT, dan RW, proses pendataan hingga penyaluran bisa lebih tepat sasaran,” tutup Kusman. (Johan Wijaya)
