SUKABUMI, Lingkar Jabar– Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Sukabumi, Tantan Sutandi, menyoroti dinamika dualisme kepengurusan KNPI yang dinilai berpotensi memperlebar perbedaan di kalangan pemuda. Ia meminta pemerintah daerah mengambil peran sebagai perekat persatuan dengan mengedepankan sikap objektif, transparan, dan adil terhadap seluruh elemen kepemudaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Tantan Sutandi dalam Seminar Kebangsaan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98 yang diselenggarakan melalui kolaborasi DPD KNPI Kota Sukabumi bersama (FORWACIB) Kota Sukabumi.
Menurut Tantan, peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan seremonial setiap 28 Oktober. Momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk merefleksikan kembali makna persatuan dan memperkuat kolaborasi demi kemajuan daerah.
Ia menegaskan bahwa perbedaan organisasi tidak semestinya menjadi alasan untuk memecah belah kalangan pemuda. Sebaliknya, seluruh elemen kepemudaan perlu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk berkontribusi dalam pembangunan.
“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang kepemudaan tetap inklusif, adil, dan berorientasi pada pembangunan. Jangan sampai keputusan yang menyangkut masa depan pemuda justru dipersepsikan lebih didasarkan pada pertimbangan kepentingan politik daripada kebutuhan pembangunan daerah,” tegas Tantan.
Ia juga mengingatkan agar pemuda tidak dijadikan alat legitimasi politik maupun diperlakukan berdasarkan kedekatan dengan kelompok tertentu. Menurutnya, pemuda merupakan mitra strategis pemerintah yang harus diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi secara nyata.
Tantan menilai, energi pemuda seharusnya lebih banyak diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pengangguran, keterbatasan lapangan kerja, peningkatan kompetensi generasi muda, hingga persoalan kemiskinan dan tantangan pembangunan daerah.
“Pemuda bukan alat legitimasi politik, bukan pula objek yang bisa diperlakukan berdasarkan kedekatan atau perbedaan kepentingan. Pemuda adalah mitra strategis pembangunan yang harus diberi ruang untuk berkontribusi secara nyata,” ujarnya.
Karena itu, Tantan mendorong pemerintah daerah membangun komunikasi dengan seluruh elemen kepemudaan secara terbuka. Ia berharap setiap keputusan yang berkaitan dengan organisasi dan aktivitas pemuda memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta mengutamakan kepentingan publik.
Menurutnya, penyelesaian dinamika organisasi harus dilakukan melalui dialog dan komunikasi yang konstruktif, bukan dengan memperbesar perbedaan. Dengan demikian, potensi pemuda dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui kolaborasi KNPI dan FORWACIB Kota Sukabumi dalam Seminar Kebangsaan tersebut, Tantan menegaskan pentingnya peran pemuda yang kritis sekaligus konstruktif. Ia menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan, tetapi harus disampaikan dengan mengedepankan dialog dan kepentingan masyarakat.
“Kami tidak menginginkan perbedaan organisasi menjadi penghalang bagi kolaborasi. Momentum Sumpah Pemuda harus menjadi titik balik: berhenti memperlebar perbedaan dan mulai memperkuat kolaborasi,” ungkapnya.
Tantan berharap pemerintah, pemuda, insan pers, dan seluruh elemen masyarakat dapat membangun komunikasi yang lebih baik demi mewujudkan Kota Sukabumi yang lebih maju.
Ia menambahkan, semangat persatuan yang diwariskan para pemuda pada 1928 harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk dalam menyikapi perbedaan organisasi dan kepentingan di tingkat daerah.
“Persatuan pemuda bukan sekadar slogan seremonial setiap tanggal 28 Oktober. Persatuan harus diwujudkan melalui sikap, kebijakan, dan keberpihakan yang nyata,” pungkas Tantan Sutandi.
Seminar Kebangsaan tersebut menjadi momentum bagi KNPI dan FORWACIB Kota Sukabumi untuk mengajak seluruh elemen kepemudaan memperkuat persatuan, menjaga ruang dia
