BANJAR, LingkarJabar — Kegiatan reses anggota DPRD Kota Banjar dari Fraksi Gerindra, Jojo Juarno, di Lingkungan Lembur Balong RT 03/006, Kelurahan Pataruman, Senin (30/3/2026), menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyuarakan kebutuhan mendasar yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi.
Dalam reses masa persidangan II tahun sidang 2025–2026 tersebut, sekitar 50 warga hadir dan aktif menyampaikan aspirasi. Forum yang berlangsung dalam suasana silaturahmi itu diwarnai berbagai keluhan, terutama terkait kondisi infrastruktur lingkungan dan kebutuhan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Salah satu persoalan yang paling banyak disorot adalah kondisi drainase yang dinilai tidak memadai. Warga mengeluhkan saluran air yang sempit, tidak terawat, serta kerap tersumbat, sehingga menyebabkan genangan bahkan banjir saat hujan deras.
“Kalau hujan deras, air cepat meluap karena salurannya kecil dan banyak yang tersumbat. Ini bukan sekali dua kali terjadi, tapi sudah sering dan cukup mengganggu aktivitas warga,” ujar Yoyo Koswara.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan lingkungan jika dibiarkan berlarut-larut.
Selain infrastruktur, usulan perbaikan rumah tidak layak huni juga menjadi perhatian serius warga. Sejumlah warga mengaku kondisi rumah mereka sudah memprihatinkan, namun belum tersentuh bantuan pemerintah.
Rosidah, salah satu warga, mengungkapkan bahwa rumah yang ditempatinya saat ini belum memenuhi standar kelayakan, terutama saat musim hujan.
“Kalau hujan, air sering masuk ke dalam rumah karena atapnya bocor dan dindingnya sudah mulai rusak. Kami berharap ada bantuan Rutilahu supaya bisa tinggal lebih aman dan nyaman,” tuturnya.
Ia menambahkan, kebutuhan akan hunian layak merupakan hal mendasar yang sangat diharapkan dapat segera diprioritaskan oleh pemerintah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Jojo Juarno menegaskan bahwa pihaknya akan menampung seluruh usulan warga untuk kemudian diperjuangkan dalam pembahasan di tingkat legislatif.
“Semua aspirasi akan kami catat dan tindak lanjuti. Tentu akan disesuaikan dengan skala prioritas serta kemampuan anggaran daerah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya validasi data, khususnya untuk program Rutilahu, agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.
Melalui reses ini, terlihat bahwa kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap.
Warga pun berharap, aspirasi yang telah disampaikan tidak hanya berhenti sebagai catatan, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk program nyata yang menyentuh langsung kehidupan mereka. (Johan Wijaya)
