BOGOR, LingkarJabar – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan meningkatkan gizi dan kesehatan peserta didik di Kabupaten Bogor kini menuai sorotan. Salah satu dapur MBG yang berlokasi di Kampung Baru, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, diduga belum sepenuhnya menjalankan prinsip transparansi dan keadilan dalam pendistribusian paket makanan kepada siswa.
Sorotan tersebut mencuat setelah tim awak media LingkarJabar melakukan penelusuran langsung ke SMAN 1 Cigombong saat proses pendistribusian makanan pada Jumat (6/2/2026). Dalam pantauan di lapangan, ditemukan adanya perbedaan dan perapelan paket makanan yang diterima siswa.
Salah seorang siswa kelas X mengungkapkan bahwa menu yang diterima beberapa waktu terakhir berisi susu kotak, dua lembar keju, satu lemper, satu buras, satu jeruk, dan satu pisang. Ia juga menyebutkan bahwa paket makanan sempat dikirim secara dirapel untuk dua hari sekaligus karena kegiatan belajar diliburkan.
Menanggapi hal tersebut, Humas SMAN 1 Cigombong, Warno, menyatakan pihak sekolah telah beberapa kali mengingatkan pengelola MBG agar memperbaiki kualitas menu. Ia menegaskan akan memanggil pihak pengelola dapur MBG untuk melakukan evaluasi lebih lanjut.
Di lokasi terpisah, awak media juga mendatangi dapur MBG di Watesjaya. Saat itu, manajemen tidak berada di tempat dan pertemuan difasilitasi oleh asisten lapangan (Aslap). Perwakilan pengelola, Ade, menyampaikan bahwa selama ini pihak sekolah maupun orang tua siswa belum menyampaikan keluhan resmi. Namun, ia membuka ruang dialog jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program.
Ketidaksesuaian isi paket dan pola distribusi yang dinilai tidak konsisten menimbulkan dugaan adanya pengurangan atau pengelolaan yang belum optimal. Padahal, anggaran program MBG bersumber dari dana negara dan telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa secara layak.
Sejumlah pihak menilai persoalan ini bukan hanya soal perbaikan ke depan, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban pelaksanaan program sebelumnya. Praktik pembagian paket secara dirapel, perbedaan isi paket, serta minimnya keterbukaan informasi anggaran memicu pertanyaan publik mengenai orientasi pelaksanaan program.
Sebagai program strategis nasional, MBG diharapkan berjalan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mengutamakan kualitas gizi siswa. Publik pun mendesak Dinas Pendidikan, instansi pengawas program, serta aparat pengawasan internal pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan audit terhadap pengelolaan dapur MBG Watesjaya 2 di Kecamatan Cigombong.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kesesuaian antara anggaran dan realisasi di lapangan, kualitas serta kelengkapan paket makanan, hingga mekanisme distribusi kepada siswa.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai hasil pengawasan maupun evaluasi pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut. Awak media menyatakan akan terus melakukan penelusuran lanjutan guna memastikan program nasional ini berjalan sesuai tujuan dan amanat pemerintah. (diee/red)
