BANJAR, LingkarJabar – Persoalan pengelolaan sampah di Kota Banjar kembali mendapat perhatian serius setelah Satuan Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Banjar melakukan audiensi dengan DPRD Kota Banjar. Bertempat di Aula Singa Perbangsa. Rabu (4/2/2026).
Pertemuan tersebut menekankan pentingnya langkah nyata dan solusi kebijakan untuk memperbaiki sistem persampahan yang dinilai belum berjalan optimal.
Dalam audiensi itu, perwakilan SAPMA PP dan GMNI menyampaikan berbagai temuan di lapangan, mulai dari keterbatasan armada pengangkut sampah hingga kondisi kendaraan kebersihan yang sudah tidak layak operasional. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap pelayanan kebersihan dan kualitas lingkungan masyarakat.
Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kota Banjar, Irwan Herwanto, menyebut audiensi ini sebagai upaya mendorong pemerintah daerah dan DPRD agar tidak menunda pembenahan sektor persampahan. Menurutnya, masalah sampah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial.
“Pengelolaan sampah membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran yang serius. Armada kebersihan harus dipastikan dalam kondisi layak agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua GMNI Kota Banjar, Septian Lestari, menegaskan bahwa mahasiswa dan organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal isu-isu publik, termasuk lingkungan hidup. Ia berharap DPRD dapat mengambil peran strategis dalam mendorong perubahan kebijakan.
“Kami ingin ada keberlanjutan. Jangan sampai aspirasi ini berhenti di forum audiensi saja, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan program nyata,” kata Septian.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar dari Fraksi PKS, Cecep Dani Supian, menyatakan bahwa DPRD memahami urgensi persoalan persampahan. Ia mengakui bahwa pengelolaan sampah di Kota Banjar masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, baik dari sisi hulu maupun hilir.
“Persampahan ini persoalan sistemik. Mulai dari edukasi masyarakat, manajemen pengelolaan, sampai kesiapan sarana dan prasarana. Semuanya membutuhkan anggaran dan perencanaan yang matang,” jelas Cecep.
Ia menambahkan, DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan menindaklanjuti aspirasi tersebut, termasuk mendorong solusi jangka pendek melalui penyesuaian anggaran untuk perbaikan armada kebersihan. Selain itu, DPRD juga membuka ruang pembahasan jangka menengah dan panjang, seperti pengembangan TPA dan penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Audiensi ini diharapkan menjadi momentum awal bagi terbangunnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Banjar. (Johan Wijaya)
