PANGANDARAN, LingkarJabar — Anggota DPR RI Komisi VI dari Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Barat, Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, menyoroti pentingnya pengelolaan dan optimalisasi program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah pusat. Menurutnya, meski program ini memiliki tujuan mulia untuk memperkuat sektor ekonomi dan pembangunan desa, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala teknis.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (26/10/2025), Ida menjelaskan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif Presiden RI untuk menjadikan desa sebagai pusat interaksi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, ia menilai pelaksanaannya belum berjalan maksimal.
“Tujuannya sangat bagus, desa dijadikan tempat interaksi dari berbagai sektor — ekonomi, pembangunan, dan sebagainya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Program ini punya pola yang berbeda dan membutuhkan proses panjang, mulai dari pengajuan proposal bisnis, pelatihan (TOT), hingga pembentukan manajer koperasi,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran hingga Rp3 miliar untuk setiap desa penerima program, namun realisasinya masih berjalan bertahap. Karena itu, ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh desa tertinggal.
Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Ida Nurlaela menjelaskan bahwa komisinya bermitra dengan tiga lembaga strategis: BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Perdagangan. Ketiganya memiliki peran vital dalam memperkuat ekonomi nasional dan menyalurkan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kami di Komisi VI terus berupaya agar keberadaan BUMN dan koperasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Melalui CSR BUMN dan dukungan kementerian, kita bisa membantu pembangunan di daerah, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi defisit anggaran,” jelasnya.
Selain menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat pusat, Ida juga aktif menyerap aspirasi masyarakat di empat wilayah dapilnya, yakni, Kabupaten Ciamis, Kuningan, Pangandaran, dan Kota Banjar. Dari hasil kunjungan lapangan, ia menemukan bahwa banyak daerah menghadapi keterbatasan fiskal yang menghambat pembangunan.
“Kami turun langsung untuk mendengar keluhan masyarakat. Ternyata hampir semua kabupaten mengalami defisit anggaran. Maka kami berusaha menghadirkan bantuan melalui jalur BUMN dan program kementerian agar pembangunan tetap berjalan,” tambahnya.
Ida menegaskan bahwa peran wakil rakyat bukan hanya menyuarakan kepentingan masyarakat di Senayan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh lapisan bawah.
Ia berharap, Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi desa di seluruh Indonesia. (Agus Giantoro)
