Berita  

Normalisasi Sungai dan Perbaikan Infrastruktur di Ciganjeng Pangandaran Butuh Anggaran Hingga Rp10 Miliar

Normalisasi Sungai dan Perbaikan Infrastruktur di Ciganjeng Pangandaran Butuh Anggaran Hingga Rp10 Miliar. Foto: Ntang/LJ

PANGANDARAN. LingkarJabar – Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa penanganan banjir bandang yang melanda Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, membutuhkan anggaran besar.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Indra, menyebutkan estimasi biaya yang diperlukan berkisar antara Rp5 hingga Rp10 miliar.

“Anggarannya bisa mencapai miliaran kalau ingin wilayah terdampak banjir ini bisa kembali aman. Untuk tiga titik penanganan saja bisa mencapai Rp5 sampai Rp10 miliar,” ungkap Indra.

Indra menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak dan melakukan normalisasi sungai yang mengalami penyempitan. Ia menambahkan bahwa wilayah terdampak paling parah berada di bagian hilir sungai, termasuk dua jembatan yang mengalami kerusakan berat.

“Untuk perbaikan bendungan di hulu sungai (check dum) saja kami perkirakan membutuhkan sekitar Rp1,5 miliar,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Indra, perbaikan dua jembatan rusak memerlukan anggaran sekitar Rp500 juta. Sisa dana akan difokuskan untuk pekerjaan normalisasi sungai sepanjang beberapa kilometer yang terdampak sedimentasi dan penyempitan aliran air. Namun, estimasi biaya untuk pekerjaan ini masih menunggu perhitungan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Sebelumnya, banjir bandang yang terjadi pada Rabu malam (4/6/2025) menyebabkan kerusakan parah di sejumlah titik di Desa Ciganjeng. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pangandaran, Supriyatno, mengatakan timnya langsung melakukan asesmen cepat di lokasi kejadian.

“Hasil asesmen kami menunjukkan ada dua jembatan yang rusak parah, satu check dum, satu masjid, 170 rumah, dan satu bengkel motor mengalami kerusakan berat,” jelas Supriyatno.

Pemerintah daerah saat ini tengah mengupayakan koordinasi lintas instansi untuk percepatan perbaikan dan penanganan pasca-bencana di wilayah terdampak. (Ntang)