PANGANDARAN. LingkarJabar – Memasuki 100 hari kerja Bupati Pangandaran dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pangandaran menyampaikan pernyataan sikap yang menyoroti pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
Ketua HMI Pangandaran, Ihsan Sanusi menyatakan bahwa istilah “100 hari kerja” hanyalah tolak ukur awal dari publik melalui media atau lembaga tertentu terhadap pejabat yang baru menjabat, bukan evaluasi formal yang diatur dalam regulasi negara.
“Tidak ada regulasi formal baik dari Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang mengatur secara khusus tentang evaluasi 100 hari kerja kepala daerah,” ungkap Ihsan dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan pada Selasa 03 Juni 2025.
Lebih lanjut, Ihsan menjelaskan bahwa indikator utama untuk menilai komitmen kepala daerah adalah keseriusan dan konsistensi dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kami berpandangan bahwa perubahan kebijakan secara mendasar di awal masa jabatan justru dapat memicu inefisiensi dan memperlambat capaian pembangunan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam RPJMD,” tegasnya.
Menurut HMI, energi dan sumber daya yang tersedia sebaiknya diarahkan untuk mengimplementasikan program-program yang sudah tersusun, sembari melakukan evaluasi dan perbaikan secara tepat dan terukur.
Ihsan menyampaikan, HMI Pangandaran meyakini bahwa keberlanjutan program serta stabilitas kebijakan dalam kerangka RPJMD menjadi faktor penting untuk memberi arah pembangunan daerah yang jelas dan berkelanjutan.
“Kami mendorong Pemkab Pangandaran untuk terus bekerja secara optimal sesuai rencana pembangunan yang telah disusun dan berdasarkan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Ihsan juga menekankan pentingnya memberikan ruang dan waktu bagi Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Kritik dan masukan tetap diperlukan, namun harus konstruktif. HMI Pangandaran siap menjadi mitra kritis yang solutif,” lanjutnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghargai proses perencanaan yang telah dilakukan dan menjaga sinergitas dengan pemerintah daerah.
“Harapan kami, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah terus terjalin demi mewujudkan Pangandaran yang lebih maju dan sejahtera,” pungkas Ihsan. (**)
