Berita  

Wali Kota Banjar Tanggapi Kritik Posnu soal Minimnya Anggaran Rutilahu

BANJAR, LingkarJabar – Kritik Posnu terkait minimnya anggaran Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Banjar langsung direspons Wali Kota Banjar Sudarsono yang menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi baru dan skema penanganan bertahap.

Pernyataan Pembina Poros Sahabat Nusantara (Posnu), Muhlison, mengenai minimnya anggaran program Rutilahu di Kota Banjar mendapat tanggapan langsung dari Wali Kota Banjar, H. Sudarsono. Posnu sebelumnya menyoroti ketiadaan alokasi anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni sejak beberapa tahun terakhir.

Wali Kota Sudarsono mengakui bahwa berdasarkan pemberitaan dan data yang ia pelajari, memang sejak 2021 hingga saat ini anggaran untuk program Rutilahu tidak muncul dalam APBD.

“Dari tahun 2021 sampai hari ini memang tidak ada anggarannya. Saya tidak bisa mengomentari kenapa di periode sebelumnya tidak ada,” jelasnya.

Namun ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini telah mengambil langkah konkret dengan memasukkan perencanaan anggaran Rutilahu ke dalam APBD tahun 2025. Nilainya mencapai sekitar 870 juta rupiah.

“Untuk 2025 perencanaannya sudah ada. Anggarannya sekitar 870 jutaan,” ujarnya.

Di tengah keterbatasan APBD, pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan Baznas Kota Banjar. Sudarsono menyebut bahwa Baznas akan membantu menangani kasus-kasus Rutilahu dengan kerusakan ringan yang bisa ditangani lebih cepat.

“Saya sudah berdiskusi dengan Baznas agar mereka ikut menangani yang sifatnya tidak terlalu parah,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah tengah mengkaji penggunaan dana lain, termasuk dana tak terduga, untuk membantu warga yang membutuhkan penanganan darurat. “Kalau ada ruang dalam regulasi, bantuan mendesak tetap akan kita upayakan,” tambahnya.

Wali Kota memandang kritik sebagai bagian dari kontrol sosial yang positif.

“Kritik itu baik sebagai pengingat. Komitmen kami tetap, masyarakat harus mendapat perhatian,” tegasnya.

Dengan adanya perencanaan anggaran baru dan penguatan koordinasi lintas lembaga, pemerintah optimistis penanganan Rutilahu akan berjalan lebih terarah pada tahun mendatang. (Johan Wijaya)