GARUT. LingkarJabar – Ledakan amunisi usang di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, yang menewaskan 13 orang, memicu reaksi keras dari Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I, Oleh Soleh, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pemusnahan amunisi oleh TNI serta jaminan keberlanjutan hidup bagi keluarga korban.
“Kita apresiasi TNI yang bertanggung jawab terhadap pemakaman para korban, tapi tanggung jawab itu tidak berhenti di liang lahat. Harus ada jaminan keberlanjutan untuk keluarga mereka – pendidikan, jaminan sosial, hingga kepastian masa depan anak-anak yang ditinggalkan, baik dari kalangan militer maupun sipil,” ujar Oleh Soleh dikutip saat wawancara eksklusif dengan TV ONE, pada Selasa 13 Mei 2025.
Soleh menekankan bahwa meskipun pemusnahan amunisi merupakan rutinitas di lokasi tersebut, bukan berarti pelaksanaannya bisa dianggap remeh. Justru karena sering dilakukan, risiko kelalaian bisa meningkat.
“Justru karena sering dilakukan, kelengahan bisa muncul. Ini yang berbahaya. SOP harus dievaluasi. Jangan sampai hal yang dianggap ‘sudah biasa’ justru menelan korban lagi,” tegasnya.
Komisi I DPR RI juga mendorong transparansi dalam investigasi yang dilakukan oleh TNI terkait insiden ini. Oleh menyebutkan bahwa jika nantinya ditemukan pelanggaran SOP atau unsur kelalaian, sanksi tegas harus diterapkan, mengingat tragedi ini melibatkan warga sipil.
“Kami tidak bisa serta-merta menyimpulkan ada kelalaian. Tapi kalau nanti ditemukan pelanggaran SOP atau unsur kesengajaan, tentu harus ada sanksi tegas. Ini bukan soal internal TNI saja, karena melibatkan warga sipil,” ujarnya.
Meskipun lokasi ledakan berjarak sekitar 8 kilometer dari pemukiman, keberadaan warga di sekitar radius tersebut tetap menjadi perhatian. Oleh mengingatkan bahwa pengamanan tidak cukup hanya dengan sosialisasi atau penandaan area berbahaya.
“Meskipun lokasinya 8 kilometer dari pemukiman, konsentrasi warga di radius tersebut tetap harus diperhitungkan. Pengamanan berlapis dan larangan tegas harus diterapkan, bukan sekadar sosialisasi atau garis batas,” tuturnya.
Menutup pernyataannya, Oleh Soleh menyerukan pentingnya peran negara dalam menjamin masa depan keluarga korban, terutama anak-anak yang kehilangan orang tua akibat insiden tragis ini.
“Nyawa tidak bisa diganti. Tapi negara harus hadir untuk memastikan keluarga yang ditinggalkan tidak merasa kehilangan dua kali: orang yang dicintai dan masa depan yang layak,” pungkasnya. (**)
