BANJAR, LingkarJabar – Ribuan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tergabung dalam Paguyuban Honorer Banjar (PHB) menggelar aksi unjuk rasa.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Surat Edaran KemenPAN-RB Nomor: 8/1034/M.SM.01.00/2025 tentang Tindak Lanjut Penyesuaian Jadwal Pengangkatan CASN Tahun Anggaran 2024.
Aksi dimulai pukul 07.30 WIB dengan titik kumpul di Lapang Bhakti Taman Kota Banjar. Ribuan massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kota Banjar, Jawa Barat, pada Senin
10 Maret 2025. Para peserta aksi menolak surat edaran tersebut karena dianggap memperlambat proses pengangkatan CASN dan PPPK.
Koordinator aksi, Syarif Mubaroq menyatakan bahwa kebijakan ini bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Menurutnya, dalam Pasal 26 disebutkan bahwa tenaga honorer harus segera diselesaikan maksimal Desember 2024.
“Kami menolak surat edaran KemenPAN-RB dan meminta agar segera dicabut. Kebijakan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan bertentangan dengan UU ASN,” ujar Syarif Mubaroq kepada awak media disela-sela aksinya, Senin 10 Maret 2025.
Syarif juga menjelaskan bahwa di Kota Banjar, tenaga honorer yang telah lolos seleksi PPPK tahap I dan II berjumlah 1.300 orang, terdiri dari 80 tenaga kesehatan dan 60 tenaga pendidik. Sementara itu, tahap I pengangkatan mencakup 1.036 tenaga honorer. Dengan adanya surat edaran ini, mereka harus menunggu hingga tahun 2026 untuk diangkat, yang dinilai sangat merugikan.
“Atas dasar apa MenPAN menunda penyelesaian PPPK? Jika ingin dipercepat, seharusnya dipercepat, bukan malah ditunda. Kami tidak ingin menunggu satu tahun lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang R. Kalyubi, mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh Paguyuban Honorer Banjar. Ia juga menyatakan dukungan terhadap tuntutan mereka dengan berjanji akan menyampaikan keberatan ini ke pemerintah pusat.
“Kami memahami kekecewaan para honorer. Seharusnya mereka sudah menerima SK bulan ini, tetapi menjadi tertunda tanpa alasan anggaran karena semua sudah tercover,” ucapnya.
Setelah melakukan orasi dan audiensi dengan Ketua DPRD serta jajaran Komisi I, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap aksi ini didengar oleh pemerintah sehingga impian mereka untuk menjadi Aparatur Sipil Negara bisa segera terwujud. (Joe)
