SUKABUMI. LINGKAR JABAR – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 11 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga soroti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi Terkait hasil Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang diduga tidak independen dalam melakukan rekrutmen.
Pasalnya dalam penetapan yang dilakukan oleh pihak KPU diduga tidak sesuai dengan hasil penilaian yang objektif.
“Dalam pantauan kami rekrutmen yang dilakukan KPU dari Mulai CAT sampai wawancara hanya merupakan formalitas saja, bisa kita lihat dari hasil CAT yang dilakukan, meskipun mendapatkan nilai tinggi akan tetapi pada kenyataanya kalah oleh peserta nilai di bawah, karena penilaian wawancara yang subyektif.” Ucap Fery Permana Juru Bicara Koalisi 11
Dengan kalahnya peserta CAT yang memiliki nilai tinggi oleh peserta yang memiliki nilai rendah menandakan bahwa penilaian yang di berikan oleh pihak penguji KPU subyektif kepada para peserta yang memiliki nilai tinggi namun tidak masuk nominasi.
“Seharusnya yang nilai CAT nya tinggi di pertahankan karena itu modal dasar peserta memahami regulasi dan teknis,” Tambahnya.
Lebih Lanjut Fery menjelaskan, Sehingga rekrutmen yang dilakukan oleg pihak KPU sangat merugikan dan bisa disebut pembodohan publik. Karena nama yang diharapkan sudah tercatat dalam buku komisioner masing masing,
“Dengan kejadian itu kami akan melakukan aksi damai ke KPU untuk meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit berkaitan dengan hal tersebut mengingat kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara dengan penuh formalitas. Kami dari Aliansi 11 akan melakukan unjuk rasa damai dengan temuan tersebut ke KPU dalam waktu dekat ini,” pungkas Fery Permana.
Redaktur : Wahidin
