BANJAR, LINGKARJABAR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi di kantor Wali Kota dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Jawa Barat, pada Senin (9/12/2024). Aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia).
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menuntut Pemkot dan DPRD Kota Banjar untuk menjaga integritas serta menerapkan prinsip transparansi. Mereka juga mengingatkan agar pejabat di Kota Banjar tidak terjebak dalam praktik korupsi.
Koordinator aksi, Roufurohim, menjelaskan bahwa PMII mengajukan sejumlah tuntutan yang mereka suarakan dalam demonstrasi ini. Salah satu tuntutan utama adalah mendesak seluruh pejabat pemerintah dan anggota DPRD Kota Banjar untuk menolak segala bentuk gratifikasi, suap, serta intervensi yang dapat memengaruhi independensi mereka dalam menjalankan tugas.
Selain itu, para mahasiswa juga menuntut peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk proyek pembangunan infrastruktur yang selama ini dinilai kurang terbuka.
“Kami meminta pemerintah dan DPRD Kota Banjar untuk lebih mengedepankan transparansi, baik dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan proyek pembangunan, baik infrastruktur maupun non-infrastruktur, yang selama ini terkesan tertutup,” ujar Roufurohim kepada awak media di sela-sela aksi.
Mahasiswa juga menyerukan keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran DPRD, seperti dana reses dan operasional dewan.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan di Kota Banjar secara transparan tanpa intervensi pihak mana pun,” tegas Roufurohim dalam orasinya di depan gedung DPRD Kota Banjar.
Dalam aksinya, PMII turut menyoroti dugaan penyelewengan anggaran tunjangan rumah dinas dan transportasi pada Sekretariat DPRD Banjar yang saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan. Roufurohim menyatakan bahwa PMII akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga selesai.
“Terkait dugaan penyelewengan anggaran tunjangan rumah dinas dan transportasi di Sekretariat DPRD Banjar, kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami telah melakukan audiensi dengan Kejaksaan terkait isu ini dan akan terus memantau perkembangannya. Hari ini adalah langkah awal untuk menguji sejauh mana respons pemerintah dan DPRD terhadap gerakan mahasiswa,” tegasnya.
Setelah menyampaikan tuntutan di depan gedung DPRD, aksi dilanjutkan ke kantor Wali Kota Banjar untuk melakukan aksi serupa. (Johan)
