PANGANDARAN, LingkarJabar – Polemik keramba jaring apung (KJA) kembali menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar mahasiswa di kawasan Pamugaran, Pangandaran, Selasa 23 September 2025. Forum tersebut menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Kapolres Pangandaran, Dandim 0625 Pangandaran, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, serta Koordinator Forum Komunikasi Peduli Pangandaran Wisata Pesisir (FKP2WP).
Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran sekaligus mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus tetap mengutamakan sektor pariwisata. Menurutnya, segala bentuk aktivitas di kawasan pesisir, termasuk keberadaan KJA, wajib berjalan selaras dengan visi Pangandaran sebagai destinasi wisata unggulan.
“Pangandaran ini kota wisata. Apapun kegiatannya, jangan sampai mengganggu. Kalau pun KJA ada, harus berjalan harmonis dengan pengembangan pariwisata,” ujar Jeje dalam forum.
Jeje mengungkapkan pengalamannya saat menghadiri sebuah forum di Tangerang, di mana para pembudidaya sempat meminta lahan tiga hektare di Pantai Timur untuk pemasangan KJA. Namun, ia hanya menyetujui dua hektare dengan catatan lokasi harus jelas dan tidak mengganggu jalur wisatawan.
Selain soal lahan, Jeje juga menyinggung praktik pengiriman benih lobster ke luar daerah. Ia menilai jika budidaya dilakukan di Pangandaran, nilai tambah ekonominya akan lebih terasa bagi nelayan serta masyarakat lokal.
“Wisata sudah menjadi pola kebijakan yang dirasakan manfaatnya. Jangan sampai ada aktivitas lain yang justru merugikan rakyat Pangandaran sendiri,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Jeje juga menyampaikan kritik tajam terhadap Universitas Padjadjaran (UNPAD). Ia menilai perguruan tinggi tersebut lamban menindaklanjuti komitmen untuk melakukan peninjauan lokasi KJA.
“Sudah lebih dari sebulan saya tunggu Pak Dekan turun ke lapangan. Padahal sudah ada kesepakatan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Tak hanya itu, Jeje juga menyoroti langkah PT PBS yang dinilai terburu-buru memasang KJA tanpa melibatkan masyarakat maupun stakeholder lokal. Meski izin usaha dikeluarkan oleh Kementerian dan Pemerintah Provinsi, menurut Jeje, dampak langsung tetap dirasakan masyarakat pesisir, pelaku wisata, dan nelayan.
“Tahu-tahu sudah ada yang terpasang. Itu tidak sehat. Harusnya semua pihak duduk bersama dulu,” ucapnya.
Dalam Raperda RPJMD 2025–2029, Pangandaran diarahkan menjadi destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Dari total garis pantai sepanjang 91 kilometer, hanya kawasan Pantai Pangandaran dan Batukaras yang diprioritaskan untuk aktivitas ramah wisata.
Hal inilah yang menjadi dasar Jeje untuk menegaskan pentingnya penataan wilayah pesisir agar tidak melenceng dari tujuan utama pembangunan.
“Pangandaran harus tetap jadi destinasi wisata kelas dunia. Jangan sampai salah langkah dalam mengambil kebijakan,” tuturnya.
Pernyataan Jeje dalam forum tersebut meninggalkan kesan mendalam. Ia tidak hanya berbicara sebagai mantan kepala daerah, tetapi juga sebagai representasi nelayan dan masyarakat pesisir yang berharap Pangandaran berkembang sebagai daerah wisata yang mensejahterakan tanpa dikorbankan oleh kepentingan sesaat.
