PANGANDARAN. LingkarJabar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangandaran menyoroti kinerja Inspektorat Kabupaten Pangandaran yang dinilai lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan internal terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua HMI Pangandaran, Ihsan Sanusi, menyatakan bahwa lemahnya pengawasan tersebut tercermin dari banyaknya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran di berbagai OPD.
“Seharusnya Inspektorat sudah memiliki data potensi temuan sebelum BPK turun ke lapangan, sehingga OPD bisa melakukan perbaikan dini berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat,” kata Ihsan dalam keterangan tertulisnya, Senin 23 Juni 2025.
Ihsan menilai bahwa pengawasan yang dijalankan Inspektorat Pangandaran selama ini hanya bersifat administratif dan cenderung formalitas, tanpa fungsi kontrol yang substantif. Hal ini, lanjutnya, menyebabkan sejumlah pelanggaran yang sebenarnya bisa dicegah, tetap terjadi dan akhirnya ditemukan oleh BPK.
“Inspektorat mestinya menjalankan audit internal secara aktif dan memberikan rekomendasi sebelum BPK melakukan pemeriksaan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka baru bergerak setelah ada laporan dari BPK,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran Inspektorat Pangandaran yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan pengawasan ke setiap OPD.
“Kalau Inspektorat punya anggaran tapi tak melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik, lalu ke mana anggaran itu diarahkan?” tegasnya.
Ihsan memperingatkan, bila kondisi ini terus dibiarkan, maka akan membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran di tubuh birokrasi Pemkab Pangandaran. Menurutnya, lemahnya fungsi Inspektorat menunjukkan belum adanya komitmen serius dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Pengawasan internal bukan sekadar rutinitas, tapi harus jadi sistem yang mampu mencegah OPD dari kesalahan teknis maupun pelanggaran hukum,” ujarnya.
Lebih lanjut, HMI Pangandaran mendesak Inspektorat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang selama ini dijalankan. Ia juga meminta agar mekanisme pemantauan diperketat dan rekomendasi strategis diberikan sejak awal terhadap program-program yang berpotensi bermasalah.
“Kami ingin pengawasan jangan hanya jadi jargon. Inspektorat harus benar-benar hadir sebagai mitra strategis OPD untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (*)
