BANJAR, LingkarJabar – Wacana pemotongan tunjangan anggota DPRD Kota Banjar kembali mengemuka di tengah tekanan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan yang diklaim sebagai langkah efisiensi itu pun memantik sorotan publik, terutama soal sejauh mana langkah tersebut benar-benar berdampak pada penyelamatan keuangan daerah atau sekadar menjadi simbol politik semata.
Aktivis dan Pemerhati Sosial serta Pemerintahan, Irwan Herwanto, menilai kondisi fiskal Kota Banjar menuntut langkah penghematan yang konkret dan terukur. Menurutnya, pemotongan tunjangan DPRD memang sulit dihindari, namun belum cukup jika tidak dibarengi dengan keberanian menata pos anggaran lain yang selama ini cenderung luput dari evaluasi.
“Pemotongan tunjangan jangan hanya menjadi tontonan publik. Sementara di sisi lain, belanja dengan istilah koordinasi, konsultasi, atau kegiatan seremonial tetap berjalan dan manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Irwan, Jumat (30/1/2026).
Irwan juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait kondisi keuangan daerah. Hingga kini, kata dia, belum ada penjelasan resmi mengenai besaran defisit APBD maupun nilai riil penghematan yang dihasilkan dari kebijakan pemotongan tunjangan DPRD tersebut.
“Publik berhak tahu berapa sebenarnya anggaran yang dihemat dan akan dialokasikan ke sektor apa. Tanpa transparansi, kebijakan efisiensi justru kehilangan makna dan memunculkan kecurigaan,” ujarnya.
Ia menilai, komitmen efisiensi seharusnya tidak berhenti pada DPRD semata, tetapi juga menyasar pos lain seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, perjalanan dinas, hingga kegiatan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.
“Kalau efisiensi hanya menyentuh tunjangan DPRD sementara belanja lain tetap aman, wajar jika masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dan legislatif dalam menghadapi krisis fiskal,” tegasnya.
Lebih jauh, Irwan menilai kondisi keuangan daerah saat ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pola belanja. Ia menekankan agar penghematan diarahkan untuk memperkuat layanan dasar, seperti sektor kesehatan, bantuan sosial, serta program yang menyentuh kelompok rentan.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan pemotongan tunjangan tidak berhenti sebagai agenda pencitraan politik jangka pendek. Menurutnya, DPRD Kota Banjar tengah diuji, apakah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat atau sekadar mempertahankan kenyamanan elit di tengah keterbatasan anggaran.
“Anggaran adalah cerminan keberpihakan. Ketika rakyat diminta bersabar karena APBD terbatas, maka para elit seharusnya berada di barisan terdepan untuk berkorban,” ucapnya.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, Irwan memastikan pihaknya akan terus mengawal kebijakan efisiensi tersebut. Ia mengingatkan agar tidak terjadi praktik pengalihan anggaran secara tidak transparan atau munculnya potensi “anggaran siluman” dengan dalih kebutuhan mendesak.
Diketahui, Irwan Herwanto merupakan Aktivis dan Pemerhati Sosial dan Pemerintahan serta menjabat sebagai Ketua Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Banjar. (Johan Wijaya)
