BANJAR, LingkarJabar – Di balik peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan buruh yang hingga kini masih berkutat pada satu hal: bertahan hidup.
Di Kota Banjar, realitas tersebut bukan sekadar isu statistik, tetapi menjadi potret keseharian para pekerja yang harus berhadapan dengan upah rendah, status kerja yang tidak pasti, hingga minimnya jaminan perlindungan.
Tokoh pemuda Banjar, Irwan Herwanto, S.IP, menilai bahwa persoalan buruh hari ini tidak bisa lagi dilihat sebagai isu sektoral semata. Ia menegaskan, kondisi buruh saat ini akan sangat menentukan wajah masa depan generasi muda.
“Kalau hari ini buruh hanya bisa bertahan, maka generasi berikutnya akan mewarisi kondisi yang sama. Ini yang harus kita putus,” ujarnya.Junat (1/5/2026).
Dari Bertahan Menuju Sejahtera
Irwan menyoroti bahwa sebagian besar buruh di Banjar masih berada pada fase survival, bukan kesejahteraan. Pendapatan yang terbatas membuat banyak pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan hidup layak, apalagi merencanakan masa depan.
Di sisi lain, sistem kerja seperti kontrak dan outsourcing semakin mempersempit ruang kepastian bagi buruh. Kondisi ini membuat banyak pekerja hidup dalam ketidakpastian jangka panjang.
“Buruh itu bukan hanya tenaga kerja, tapi manusia yang punya harapan, keluarga, dan masa depan. Negara harus hadir memastikan mereka tidak terus-menerus berada di titik bertahan,” tegasnya.
Efek Domino bagi Generasi Muda
Lebih jauh, Irwan menilai bahwa situasi ketenagakerjaan saat ini memiliki dampak langsung terhadap pilihan hidup generasi muda. Minimnya jaminan kerja dan kesejahteraan membuat banyak anak muda ragu untuk membangun masa depan di daerahnya sendiri.
Akibatnya, potensi migrasi tenaga kerja ke luar daerah bahkan luar negeri menjadi semakin tinggi.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, Banjar bisa kehilangan generasi produktifnya. Ini bukan hanya soal buruh, tapi soal arah pembangunan daerah,” katanya.
Momentum Perubahan
Dalam momentum May Day 2026 ini, Irwan mengajak seluruh pihak untuk melihat persoalan buruh secara lebih manusiawi, bukan sekadar angka atau regulasi.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan buruh harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan publik, karena menyangkut keberlanjutan sosial dan ekonomi daerah.
“Sudah saatnya kita bicara bukan hanya bagaimana buruh bekerja, tapi bagaimana mereka hidup dengan layak,” pungkasnya. (Johan Wijaya)
