PANGANDARAN, LingkarJabar – Seorang oknum guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pangandaran menjadi sorotan publik usai diduga terlibat dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Cicapar, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Aksi tersebut terekam dalam sebuah video pendek yang kemudian menyebar luas di media sosial, termasuk TikTok dan WhatsApp.
Guru berinisial YS yang merupakan warga Desa Cicapar itu diketahui mengajar di salah satu Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Dalam video yang beredar, YS tampak lantang menyuarakan orasi di tengah ratusan warga yang berdemonstrasi menuntut Kepala Desa Cicapar, Imat, mundur dari jabatannya.
YS mempertanyakan ketidakhadiran kepala desa di kantor saat aksi berlangsung, lantaran diketahui tengah menghadiri pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di kediamannya di Purwakarta. Ketidakhadiran tersebut memicu kemarahan massa, termasuk YS yang kemudian mengambil peran sebagai orator.
“Pak Bunyamin, punten pang wartoskeun ka Kuwu Imat, bade naon ka KDM? Apal masyarakatna rek datang, ninggalkeun masyarakat. Eta naon sih, tujuanna? (Pak Bunyamin, maaf kasih tahu ke kuwu (kades,red) Imat, mau apa ke KDM, tahu masyarakatnya mau datang malah ninggalin masyarakat, itu apa sih tujuannya?,” teriak YS dengan bahasa sunda dalam orasinya yang disambut sorakan demonstran.
“Yeuh, urang Cicapar téh palalinter, ulah minteran deui. (Nich orang Cicapar tuh pada pintar, jangan malah mintaran lagi,” tambahnya dengan nada tinggi.
Pernyataan tersebut langsung memicu respons keras dari massa aksi lainnya. Dalam video, terdengar suara lantang warga yang mendesak kepala desa agar segera mengundurkan diri.
“Betul, pokoknya hari ini mundur. Setuju masyarakat kepala desa hari ini mundur?” sahut seorang warga menimpali.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Padaherang, Endis, membenarkan bahwa YS merupakan guru aktif yang bertugas di wilayahnya. Ia mengaku langsung melakukan klarifikasi setelah insiden itu mencuat ke publik.
“Iya benar, yang bersangkutan memang bertugas mengajar di sini,” ujar Endis kepada wartawan.
Menurut Endis, YS telah mengakui kesalahannya dan menyatakan bahwa aksinya tersebut terjadi karena kurang memahami konsekuensi dari tindakannya. Meskipun demikian, pihak PGRI menyayangkan keterlibatan YS dalam aksi demonstrasi, mengingat posisinya sebagai aparatur sipil negara dan pendidik yang seharusnya menjaga etika profesi.
“Kemarin sudah ditegur langsung oleh pengawas dan koordinator wilayah. Karena ini menyangkut marwah seorang guru. Di masyarakat, sosok guru itu kan harus bisa jadi panutan,” jelas Endis.
Kendati demikian, Endis menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada YS. Ia menilai, pelanggaran tersebut masih dalam batas toleransi dan cukup diselesaikan dengan teguran keras.
“Permasalahan ini masih bisa ditolerir. Artinya diberi kebijakan berdasarkan sisi kemanusiaan. Kalau sampai SP satu atau dua, itu terlalu berat. Yang bersangkutan juga sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi,” pungkasnya. (**)
