BANJAR, LingkarJabar – Ratusan massa dari Serikat Petani Pasundan (SPP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar pada Rabu 05 Februari 2025. Mereka menuntut keadilan atas dugaan intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap para petani penggarap.
Aksi ini mendapat tanggapan dari Pj Wali Kota Banjar, Soni Harison, yang menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan agraria di wilayahnya. “Kami akan membentuk tim terpadu reforma agraria,” ujar Soni pada Kamis 06 Februari 2025.
Menurutnya, ada dua poin utama yang harus segera ditindaklanjuti. Pertama, terkait pembentukan tim terpadu dalam penanganan pemanfaatan tanah negara yang bisa digunakan oleh masyarakat.
“Tim terpadu sebenarnya sudah ada, namun ada beberapa poin yang harus diperbarui. Pemerintah akan memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi,” tegasnya.
Poin kedua, kata Soni, adalah soal penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa hal ini akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh pihak kepolisian.
“Pak Kapolres sudah menyampaikan akan segera menindaklanjuti bersama timnya. Kita ini negara hukum, harus berpijak pada aturan yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolres Banjar, AKBP Tiyas Puji Rahadi juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pengrusakan bangunan yang rencananya akan dijadikan tempat ibadah oleh para petani.
“Kami akan menyelidiki lebih dalam terkait hal tersebut,” ujarnya.
Dalam aksi demonstrasi sebelumnya, para petani juga menuntut pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku pengrusakan serta mengusut tuntas dugaan intimidasi yang mereka alami. Mereka merasa hak-hak mereka sebagai petani penggarap semakin terancam oleh pihak yang diduga terkait dengan perusahaan perkebunan. (Johan)
