BANJAR, LingkarJabar – Meski dibangun pada 2023 dengan kucuran dana hingga Rp1.096.336.000 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kondisi Gedung Kepemudaan Kota Banjar justru memprihatinkan. Fasilitas yang mestinya menjadi ruang kreativitas dan pengembangan anak muda itu tampak tak terurus, memunculkan kritik tajam serta pertanyaan mengenai pengawasan aset daerah.
Sorotan paling keras datang dari Pembina Poros Sahabat Nusantara (Posnu), Mulison, yang meninjau langsung kondisi bangunan. Ia menyayangkan fasilitas yang baru setahun berdiri namun terlihat tidak terpelihara, dari kebersihan, kerapian, hingga sarana pendukung yang dinilai jauh dari standar.
“Gedung ini dibangun dengan anggaran lebih dari satu miliar rupiah. Seharusnya dirawat dengan baik agar bisa dimanfaatkan maksimal oleh para pemuda. Kalau sejak awal sudah begini kondisinya, tentu ada yang keliru dalam pengelolaannya,” tegas Mulison.
Ia menilai ketidakoptimalan perawatan ini merupakan bentuk lemahnya pengawasan. Padahal, gedung tersebut merupakan investasi penting bagi masa depan pemuda Kota Banjar.
Mulison meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar fasilitas tidak hanya menjadi bangunan fisik, melainkan ruang yang benar-benar produktif.
Tanggapan Kepala Dispora Kota Banjar
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Banjar, H. Kaswad, merespons kritik tersebut dengan menyampaikan bahwa pihaknya selama ini telah mengusulkan perbaikan serta pemeliharaan gedung. Namun prosesnya harus menyesuaikan mekanisme penganggaran daerah.
“Perbaikan sudah kita usulkan. Setiap tahun kita ajukan, termasuk untuk pemeliharaan,” ujar Kaswad.
Mengenai keluhan soal toilet kotor dan air yang tidak mengalir, Kaswad menyebut bahwa sistem air sebenarnya pernah berfungsi, namun belakangan terganggu karena diduga ada pihak yang merusaknya.
“Sebenarnya air itu ada, dulu berfungsi. Mungkin ada yang jahil sehingga tidak berjalan lagi,” jelasnya.
Ia mengakui toilet kotor disebabkan air yang tidak mengalir. Selain itu, pengelolaan gedung saat ini telah diserahkan kepada Kabupaten PI yang bertanggung jawab terhadap operasional harian.
“Toiletnya memang kotor karena airnya tidak mengalir. Pengelolaannya sekarang juga sudah diserahkan ke KNPI, ” ucapnya.
Kaswad berharap pengguna gedung meningkatkan kesadaran dalam menjaga fasilitas.
“Kadang ada yang buang air sembarangan. Itu yang salah. Kesadaran pengguna ini yang perlu ditingkatkan,” tegasnya.
Dengan menguatnya sorotan publik serta respons dari Dispora Kota Banjar, harapan kini tertuju pada langkah konkret pemerintah untuk memastikan Gedung Kepemudaan kembali layak digunakan. Perbaikan tata kelola, pemeliharaan rutin, dan peningkatan kesadaran pengguna menjadi kunci agar fasilitas bernilai miliaran rupiah ini benar-benar memberi manfaat bagi generasi muda bukan hanya berdiri megah, tetapi berfungsi sesuai tujuan awal pembangunannya. (Johan Wijaya)
