BOGOR, LingkarJabar – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu 30 Agustus 2025.
Rapat tersebut membahas evaluasi kondisi nasional terkini dengan dua isu utama, yakni pengamanan serta penanganan insiden yang menewaskan seorang pengemudi ojek online usai terlindas kendaraan taktis, serta dinamika aksi unjuk rasa yang dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Dalam keterangannya kepada media, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pentingnya menjaga ketenangan dan persatuan di tengah masyarakat.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan rasa aman dan damai di seluruh wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab karena itu hanya akan merugikan kita semua,” ujar Jenderal Agus.
Agus juga menekankan bahwa setiap persoalan di masyarakat sebaiknya diselesaikan secara arif dengan mengedepankan dialog serta menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
“Masalah yang muncul mari kita selesaikan dengan musyawarah dan tetap berlandaskan pada hukum yang ada,” imbuhnya.
Sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri disebut menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan keamanan, menjaga stabilitas nasional, serta memastikan persatuan bangsa tetap terjaga di tengah dinamika situasi yang berkembang.
Sementara itu, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, merespons tenang gelombang isu desakan agar dirinya mundur dari jabatan. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Hambalang.
Listyo menegaskan bahwa keputusan mengenai posisi Kapolri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.
“Terkait isu yang menyangkut Kapolri, itu hak prerogatif presiden. Kita prajurit, kapan saja siap,” ujarnya menjawab pertanyaan awak media.
Desakan mundur terhadap Kapolri kian menguat pasca meninggalnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat pembubaran demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam 28 Agustus 2025. Tragedi tersebut memicu gelombang kecaman serta tuntutan agar Kapolri bertanggung jawab.
Menanggapi hal itu, Listyo menegaskan kesetiaannya pada institusi Polri dan negara. Ia menekankan bahwa loyalitas seorang prajurit tetap berpijak pada komando serta kepentingan bangsa, bukan pada tekanan politik praktis.
Ia juga memastikan bahwa kasus tewasnya Affan akan ditangani secara transparan. Baik proses etik maupun penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dijalankan sesuai arahan Presiden.
Hingga kini, situasi sosial dan politik pasca demonstrasi masih belum sepenuhnya kondusif. Namun, dengan pernyataan terbuka Kapolri yang siap menerima keputusan apapun dari Presiden, tensi publik diharapkan dapat mereda. (*)
