BOGOR, LingkarJabar – Bupati Bogor Rudy Susmanto melaksanakan audiensi terkait rencana pembangunan Rumah Susun (Rusun) bagi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang digelar di Ruang Soekarno-Hatta, Rabu (7/1/2026). Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan Rusun Paspampres di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Peninjauan dilakukan bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan serta sejumlah pejabat dari Paspampres untuk memastikan kesiapan lahan dan kesesuaian tata ruang pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Rudy Susmanto menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung penyediaan rumah dinas bagi prajurit Paspampres sebagai bagian dari kepentingan strategis negara.
“Saat negara membutuhkan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus bersinergi tanpa memperhitungkan untung atau rugi. Apabila Paspampres membutuhkan rumah dinas, kami siap memfasilitasi dan mempercepat seluruh tahapan administrasinya,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan, Pemkab Bogor akan menyerahkan lahan milik pemerintah daerah seluas kurang lebih satu hektar yang berlokasi di sekitar Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) kepada pemerintah pusat. Saat ini, proses serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) masih diselesaikan, termasuk pembatalan Detail Engineering Design (DED) pembangunan gelanggang olahraga yang sebelumnya direncanakan di lokasi tersebut.
Menurut Rudy, seluruh proses administrasi, perizinan, dan serah terima lahan ditargetkan rampung paling lambat pada pekan depan agar pembangunan Rusun Paspampres dapat segera direalisasikan.
“Kami Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung penuh agar pembangunan Rusun Paspampres tidak terkendala hambatan administratif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Bogor menekankan bahwa penyerahan lahan ini bukan bentuk pengurangan aset daerah, melainkan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat meminta dukungan, kami akan memberikan yang terbaik,” tutupnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menyampaikan bahwa pembangunan Rusun bagi Paspampres dan Kopassus menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat pada tahun 2026. Ia menilai dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor sangat penting, terutama dalam kesiapan lahan dan kesesuaian tata ruang.
“Program ini merupakan perhatian khusus dari Bapak Menteri untuk memastikan hunian yang layak bagi pasukan pengamanan Presiden. Saat ini kami masih melakukan survei lokasi serta koordinasi teknis, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Bogor,” ungkap Sri Haryati.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Pelaksana Tugas Kepala BPKAD, Camat Babakan Madang, serta Kepala Desa Bojong Koneng. (*)
