PANGANDARAN, LingkarJabar – Kasus keracunan massal yang menimpa ribuan pelajar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung Barat, Ciamis, dan Banjar, kini menimbulkan kekhawatiran serius di Kabupaten Pangandaran.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pangandaran menilai, meskipun MBG merupakan program strategis yang berpotensi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), insiden keracunan di daerah lain menjadi peringatan keras agar tata kelola program ini dievaluasi secara menyeluruh.
Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Pangandaran, Tian Kadarisman, mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama pemerintah daerah segera mengambil langkah serius untuk mencegah kejadian serupa di wilayahnya.
“Kami dari KNPI mendesak adanya evaluasi total terhadap tata kelola program MBG di Pangandaran. Ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak kita,” tegas Tian.
Menurutnya, kasus di sejumlah daerah membuktikan adanya kelemahan mendasar pada aspek keamanan pangan dan higienitas. Karena itu, pihaknya menekankan tiga poin krusial yang harus segera diperbaiki mulai dari Higiene dan Sertifikasi Dapur, Kontrol Waktu Distribusi (Time Control) dan Transparansi Bahan Baku.
Tian menegaskan, Dinas Kesehatan harus turun tangan langsung melakukan pemeriksaan rutin terhadap setiap dapur SPPG. Selain itu, seluruh penjamah makanan—bukan hanya kepala dapur—wajib mengikuti pelatihan ulang terkait keamanan pangan.
“Dapur harus benar-benar steril dan higienis. Jangan ada toleransi dalam urusan ini,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa keracunan sering terjadi karena makanan dibiarkan terlalu lama sebelum dikonsumsi. Oleh karena itu, diperlukan protokol ketat mengenai batas waktu distribusi.
“Jangan sampai makanan dimasak pagi-pagi lalu baru dikonsumsi siang hari tanpa pengaturan suhu yang memadai. Ada waktu emas keamanan yang harus dipatuhi. Jangan ambil risiko,” tambah Tian.
KNPI juga mendorong keterbukaan mengenai sumber dan kualitas bahan makanan yang digunakan. Tian menilai, orang tua dan komite sekolah berhak mengetahui bahwa bahan yang dipakai segar dan aman.
“Transparansi bahan baku akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG,” pungkasnya.
Dengan tiga rekomendasi utama tersebut, KNPI Kabupaten Pangandaran berharap pemerintah daerah lebih waspada dan segera memperketat pengawasan. Hal ini penting agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan pelajar, tanpa menimbulkan risiko keselamatan.
