PANGANDARAN. LingkarJabar – Seratus hari masa kerja Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, bersama wakilnya Ino Darsono, menuai kritik keras dari masyarakat. Momen yang seharusnya menjadi evaluasi capaian awal justru berubah menjadi panggung kekecewaan rakyat.
Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pangandaran Menggugat atau RPM menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati Pangandaran, pada Senin 02 Juni 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas minimnya realisasi visi dan misi yang sebelumnya dijanjikan saat kampanye Pilkada.
Dalam orasinya, koordinator lapangan aksi, Tian Kadarisman menyampaikan bahwa hingga hari ke-100 kepemimpinan Citra-Ino, masyarakat belum melihat satu pun program konkret yang menyentuh kebutuhan rakyat. Ia menilai, janji kampanye yang digaungkan selama masa pemilihan masih sebatas wacana tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Kami datang ke sini mau mengingatkan bahwa masih banyak polemik yang terjadi, masih banyak kezaliman yang ada di Kabupaten Pangandaran,” ujar Tian kepada wartawan usai menyampaikan aspirasinya, Senin 02 Juni 2025.
Tian juga menyoroti ketimpangan sosial dan ketidakadilan dalam kebijakan daerah sebagai masalah lama yang belum terselesaikan. Menurutnya, tidak hanya janji-janji kosong yang menjadi persoalan, namun juga keberpihakan pemerintah daerah yang diragukan.
Demonstrasi Berujung Ricuh, Demokrasi Dinilai Mati
Aksi yang awalnya berlangsung damai memanas ketika demonstran mencoba mendobrak masuk ke dalam gedung kantor bupati. Aparat keamanan berupaya menahan massa, sehingga terjadi saling dorong, bahkan pembakaran ban sebagai bentuk kemarahan.
Tian menyebut tindakan tersebut sebagai simbol matinya demokrasi, karena aspirasi rakyat tidak diberi ruang secara layak untuk disampaikan langsung kepada kepala daerah.
Meski sempat muncul harapan ketika Bupati Citra Pitriyami turun menemui massa, harapan itu pupus karena menurut keterangan Tian, bupati tidak memberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan secara bergantian antara rakyat dan pemimpin.
“Kami sudah minta kesempatan berbicara terlebih dahulu, baru Ibu Bupati menanggapi. Tapi beliau malah tidak kembali lagi setelah kami menyampaikan aspirasi,” sesalnya.
Tian juga mengaku bahwa dirinya mendapat ancaman selama aksi berlangsung, bahkan menyebut beberapa rekan demonstran mengalami luka fisik akibat bentrokan dengan aparat keamanan.
Karena aksi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau respons konkret, Aliansi Rakyat Pangandaran Menggugat berencana melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar dalam waktu dekat.
Salah satu tuntutan utama yang diangkat dalam aksi ini adalah keterlambatan pembayaran gaji tenaga honorer di lingkungan Pemkab Pangandaran. Tian menilai kondisi ini sangat memprihatinkan karena honorer tetap diminta bekerja maksimal tanpa kejelasan soal hak-hak dasar mereka.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami menyampaikan bahwa dirinya memiliki niat baik untuk berdialog dengan massa. Ia mengklaim telah beberapa kali keluar masuk gedung mengikuti permintaan demonstran, namun tidak mendapatkan kesempatan bicara secara utuh.
“Saya tidak dikasih waktu untuk ngomong. Saya ingin menjelaskan, tapi tidak diberi ruang,” ujarnya.
Citra menegaskan, ia telah menerima beberapa perwakilan massa dan menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Ia juga menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan, serta membuka diri terhadap dialog yang lebih konstruktif ke depannya.
“Saya siap berdiskusi, asal dilakukan dengan tertib dan memberi ruang untuk saling mendengar,” tandasnya. (Ntang)
Tonton video selengkapnya di bawah ini :
