BANJAR, LingkarJabar – Permasalahan internal di tubuh kepengurusan Karang Taruna Kota Banjar hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Bahkan, Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kota Banjar, yang diketuai oleh Agus Sumitra dan mendapat mandat dari Karang Taruna Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan ini, semakin didesak oleh tiga ketua pengurus kecamatan agar segera mengambil tindakan tegas.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Langensari, Ahmad Nursodik, yang juga menjabat sebagai bendahara di kepengurusan tingkat kota, menegaskan perlunya langkah cepat dari MPKT sebelum permasalahan semakin berlarut-larut. Ia khawatir jika tidak ada keputusan segera, perpecahan dalam kepengurusan akan semakin nyata, yang dapat mengancam masa depan Karang Taruna Kota Banjar.
“MPKT menyampaikan bahwa akar masalah ini berawal dari kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta tidak berjalanannya program kerja dan minimnya transparansi keuangan,” ungkap Ahmad Nursodik, yang akrab disapa Wak Haji, pada Jumat 14 Februari 2025.
Buruknya komunikasi dan koordinasi ini pun berdampak hingga ke kepengurusan desa/kelurahan. Bahkan, mulai muncul pertanyaan mengenai kredibilitas Ketua Karang Taruna Kota Banjar yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin organisasi.
“Sebenarnya mau dibawa ke mana arah Karang Taruna Kota Banjar ini?” ucap Ahmad dengan nada kecewa.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Banjar, Dede Hasanudin, juga berharap agar permasalahan ini segera diselesaikan. Ia dan jajaran pengurusnya meminta MPKT serta pengurus Karang Taruna Provinsi, termasuk Agus Sumitra, Budi Hendro, dan Ari, untuk segera mengambil tindakan tegas. Bahkan, mereka mendesak agar dilakukan caretaker terhadap kepemimpinan Deni Herdiandi guna memungkinkan dilaksanakannya Temu Karya Luar Biasa.
“MPKT harus segera mengambil sikap tegas karena kepercayaan terhadap kepemimpinan saat ini sudah hilang. Kami melihat ada banyak kepentingan pribadi yang bermain di dalam organisasi ini,” tegas Dede Hasanudin saat melakukan kunjungan ke desa/kelurahan di Kecamatan Banjar.
Salah satu alasan mendesaknya penyelesaian ini adalah karena kepengurusan Karang Taruna Kota yang seharusnya menjadi motor penggerak organisasi malah kehilangan arah akibat kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan ketua kecamatan yang juga tergabung dalam kepengurusan tingkat kota.
“Saya, Ketua Karang Taruna Kecamatan Banjar, yang juga bertanggung jawab di Divisi Sosial, Pemasaran, Komunikasi, dan Kampanye Program Karang Taruna Kota Banjar, merasa sangat kecewa dengan kondisi ini,” ujar Dede.
Hal senada disampaikan Ketua Karang Taruna Kecamatan Purwaharja, Yadi Kurniadi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II Karang Taruna Kota Banjar. Ia menyoroti masalah transparansi terkait hibah atau bantuan dari Karang Taruna Provinsi kepada Karang Taruna Kota Banjar.
“Kami tidak pernah mengetahui adanya bantuan, apalagi besaran dan peruntukannya. Hingga kini, tidak ada informasi atau koordinasi terkait hal tersebut. Jika ini organisasi, lalu apa peran kami dalam kepengurusan?” ungkap Yadi Kurniadi dengan nada kesal.
Dede Hasanudin menambahkan bahwa ketiga ketua kecamatan yang tergabung dalam kepengurusan tingkat kota akhirnya melayangkan surat mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Deni Herdiandi. Mereka merasa kepercayaan yang telah diberikan telah dikhianati.
“Saya yakin pengurus Karang Taruna Provinsi pasti tahu kondisi ini. Jika benar ada bantuan atau hibah, mereka pasti mengetahui keberadaannya. Jangan sampai ada yang berpura-pura tidak tahu, karena ini benar-benar telah melukai hati kami,” tegas Dede Hasanudin.
Di tempat terpisah, MPKT Kecamatan Enung Nugraha, yang didampingi oleh Sekretaris Karang Taruna Kecamatan Pataruman, turut menyoroti sikap Ketua Karang Taruna Kecamatan Pataruman, Atep Koswara, yang dinilai tidak berani mengambil sikap terkait kisruh kepengurusan tingkat kota.
“Saya, sebagai MPKT Kecamatan Pataruman, sangat menyayangkan sikap Ketua Kecamatan Pataruman yang tidak jelas dalam menentukan arah sikapnya. Kami khawatir kisruh di tingkat kota ini akan berdampak pada tingkat kecamatan,” ujar Enung Nugraha.
Enung berharap Ketua Karang Taruna Kecamatan Pataruman segera mengambil langkah tegas agar permasalahan ini tidak menjalar lebih jauh. Jika dibiarkan berlarut-larut, konflik ini dikhawatirkan akan semakin merusak soliditas organisasi Karang Taruna di semua tingkatan. (Johan)
