LingkarJabar – Pagi itu, layar gawai menampilkan angka-angka yang tampak membanggakan. Jawa Barat kembali menjadi juara investasi nasional. Nilainya ratusan triliun rupiah. Grafik menanjak. Judul berita bersinar.
Di sebuah warung kecil pinggir kawasan industri, seorang buruh paruh baya menyeruput kopi hitam. Ia memandang truk-truk besar yang lalu lalang.
“Katanya investasi naik terus,” ucapnya pelan.
Temannya tersenyum tipis. “Iya. Tapi hidup kita naik juga tidak?”
Dialog sederhana itu menggantung di udara. Di situlah cerita ini bermula.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat patut mendapat apresiasi atas konsistensi menarik investasi selama satu dekade. Modal asing dan dalam negeri datang bersamaan. Pabrik berdiri. Kawasan industri tumbuh. Angka pertumbuhan ekonomi bergerak positif.
Narasi resmi menyebut hilirisasi sebagai kunci. Investasi diposisikan sebagai mesin kesejahteraan. Logika ini tampak rapi dan masuk akal. Siapa pun sulit menolak data yang tersaji. Namun, setiap cerita resmi selalu memiliki halaman lain yang jarang dibaca.
Di Balik Pabrik yang Menyala
Di balik dinding pabrik yang terang, kehidupan berjalan dengan ritme berbeda. Buruh bekerja dalam waktu panjang. Upah sering berhenti di batas minimum. Kontrak berganti tanpa kepastian.
“Kalau pabrik tutup, kami pulang ke mana?” tanya seorang ibu pekerja kepada rekannya.
Pertanyaan itu tidak menentang negara. Ia hanya mencari kepastian hidup.
Di titik ini, investasi tidak lagi sekadar soal angka. Investasi berubah menjadi relasi kuasa. Modal memiliki daya tawar. Rakyat sering berada di posisi menunggu.
Ketika Modal Menggenggam Ruang Hidup
Investasi memang tidak hanya datang dari luar negeri. Modal dalam negeri juga tumbuh agresif. Namun, arah yang ditempuh tetap sama. Penguasaan sumber daya alam meluas. Ruang hidup menyempit. Alam dieksploitasi dengan dalih pertumbuhan.
Seorang tokoh masyarakat desa pernah berkata, “Kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya ingin tetap punya tanah dan masa depan.”
Janji yang Perlu Diperiksa
Selama bertahun-tahun, investasi dijanjikan sebagai jalan kesejahteraan. Realitasnya, sistem investasi modern sering berjalan melalui utang, insentif besar, dan bagi hasil yang timpang.
Negara memberi kemudahan. Investor mengamankan keuntungan. Rakyat berharap efek limpahan. Setelah sepuluh tahun arus modal deras, pertanyaan itu kembali muncul. Apakah kesejahteraan benar-benar menyentuh akar masyarakat? Ataukah ia berhenti di laporan tahunan?
Sistem kapitalisme memang bekerja demikian. Ia setia pada akumulasi modal. Ia jarang bertanya pada nurani.
Islam dan Suara Keadilan
Islam sejak awal mengajarkan arah yang berbeda. Al-Qur’an menegaskan, “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini bukan sekadar nasihat. Ayat ini adalah koreksi arah.
Rasulullah saw. membangun ekonomi dengan menjadikan negara sebagai pengurus, bukan pelayan modal. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau bersabda, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” Hadis ini menegaskan batas jelas antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis.
Umar bin Khattab ra. pernah menolak membagi tanah taklukan kepada segelintir elite. Ia menjaga tanah itu sebagai milik umum. Ia ingin hasilnya mengalir kepada seluruh rakyat. Kebijakan itu menjaga keadilan dan stabilitas sosial.
Sejarah mencatat, saat Islam diterapkan secara konsisten, kemiskinan menyusut drastis. Negara hadir sebagai pengurus kebutuhan dasar. Pasar berjalan, tetapi tidak liar. Investasi tetap bisa berjalan. Namun, negara perlu memastikan arah dan batasnya.
“Kalau negara benar-benar hadir, kami siap bekerja,” kata buruh di warung itu sebelum beranjak pergi.
Kalimat itu sederhana. Namun, di sanalah inti kritik ini berdiam.
Investasi perlu bertanya pada nurani. Pertumbuhan perlu bertemu makna. Negara perlu kembali ke fungsinya sebagai pengurus rakyat. Di situlah angka berhenti menjadi statistik. Di situlah kebijakan bertemu keadilan.
Penulis : Ummu Fahhala, S.Pd.
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
